REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap Indonesia bisa memproduksi seluruh alat utama sistem persenjataan (alutsista) sendiri.
Jokowi yakin target ini bisa tercapai setelah menjajal masuk ke dalam kapal selam KRI Alugoro-405, yang diprodiksi atas kerja sama antara PT PAL Indonesia (Persero) dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME).
"Saya kira sebuah kerja sama yang bagus, ada transfer teknologi di dalam pembangunan kapal selam Alugoro kita. Kita harapkan pada suatu titik kita bisa mandiri mengerjakan semuanya oleh anak-anak bangsa sendiri," kata Presiden usai memimpin rapat terbatas di hanggar produksi kapal selam milik PT PAL, Senin (27/1).
Presiden juga meminta jajarannya untuk memperluas pasar atas produk alutsista Indonesia. Target pasar, menurut Jokowi, terutama adalah dalam negeri. Pasar dalam negeri bisa dipenuhi dari BUMN dan instansi pemerintahan. Baru setelah pasar dalam negeri terpenuhi, maka pasar luar negeri menjadi target selanjutnya.
"Misalnya ingin membeli kapal berikan pada PT PAL baik itu dari Kementerian Pertahanan, baik itu dari Kapolri Polair misalnya, baik itu Bea Cukai dari Kementerian Keuangan, beli dari PT PAL," kata Jokowii.
Keberhasilan pembangunan kapal selam Alugoro menjadikan Indonesia satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang mampu membangun kapal selam. Peluncuran dan pemberian nama kapal dilakukan pada 11 April 2019 di dermaga kapal selam PT PAL Indonesia (Persero).
Kapal selam Alugoro sendiri memiliki spesifikasi panjang 61,3 meter, kecepatan maksimal saat menyelam 21 knot, dan kecepatan maksimal di permukaan 12 knot. Kapal selam Alugoro telah menjalani berbagai proses pengujian seperti Harbour Acceptance Test (HAT) dan Sea Acceptance Test (SAT).
Turut mendampingi Presiden saat meninjau kapal selam Aluguro antara lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Selain itu turut pula Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Staf Khusus Presiden M. Fadjroel Rachman dan Putri Tanjung, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.