REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menyatakan siap menyiapkan fasilitas dalam menunjang pemeriksaan interim oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah DIY. Untuk itu, Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X mengatakan, pihaknya akan menyajikan data komprehensif untuk mendukung pemeriksaan tersebut.
Ia mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan BPK sangat mendukung tugas Pemda DIY. Dalam hal ini, tentunya mendukung tata kelola keuangan yang baik dan bertanggung jawab guna memenuhi amanat masyarakat.
“Akuntabilitas dan transparansi terhadap tata kelola keuangan Pemda DIY merupakan suatu keharusan, sebagai bentuk tanggung jawab kita pada masyarakat,” kata Paku Alam X di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (21/1).
Untuk itu, ia berharap hasil dari pemeriksaan interim ini nantinya dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan DIY. Sehingga, dapat memberikan solusi jika ditemukan sistem pengelolaan yang kurang efektif.
“Proses ini saya harap mampu menjadi alat kontrol dan pengingat bagi DIY untuk mencegah kesalahan tata kelola," ujarnya.
Kepala BPK Wilayah DIY, Andri Yogama mengatakan, pemeriksaan ini dilakukan guna menilai efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) DIY sebagai pertanggung jawaban pengelolaan kas negara. Pemeriksaan interim ini akan dilaksanakan selama 30 hari sejak 22 Januari hingga 22 Februari 2020 mendatang.
Andri menjelaskan, lingkup pemeriksaan interim ini akan berada pada realisasi anggaran, perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL), neraca, laporan rasional, arus kas, perubahan entitas dan catatan laporan keuangan. Nantinya, output pemeriksaan ini akan menjadi acuan program pemeriksaan terinci BPK DIY.
“Output pemeriksaan ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan program pemeriksaan terinci serta digunakan untuk assesment resiko. Dengan demikian, nanti ketika pemeriksaan terinci, BPK sudah bisa menentukan resiko apa yang akan dihadapi,” ujar Andri
Ikuti Whatsapp Channel Republika