REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon menduga adanya persaingan bisnis di balik pemecatan Helmy Yahya sebagai direktur TVRI oleh Dewan Pengawas (Dewas) TVRI. Effendi menduga ada unsur yang memang sengaja merancang agar Helmy Yahya dikeluarkan dari TVRI.
"Ini kan sebenarnya persoalannya tidak seperti yang di permukaan. Ini kan persoalannya ada persoalan yang lebih mendasar. Persoalan persaingan bisnis," ujar Effendi di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1).
Ia tak menyebut unsur atau kelompok yang dimaksud. Namun, ia menduga kelompok itu merupakan kelompok media dan politik.
"Ada unsur, ada pihak yang mendesain ini agar Helmy ini memang out dari TVRI. Ini kelompok politik tertentu, kelompok pelaku ekonomi tertentu dan pelaku ekonomi media juga. Bukan politisi. Ada kelompok politik tertentu bermain di sini," ujar Effendi.
Politikus PDIP ini mendorong agar kasus ini diseret ke ranah hukum agar perkaranya menjadi jelas. Effendy menambahkan kasus ini bisa dilaporkan ke Bareskrim.
Dalam sejumlah pemaparan yang disampaikan Dewas, Effendi menyoroti adanya alasan pelanggaran administrasi keuangan, hingga indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme. "Saya mendorong dibawa ke jalur hukum, ini juga ada unsur dugaan yang berbau pelanggaran hukum," ucapnya.
Effendi menilai, dengan bantuan penegak hukum, tudingan pada Helmy pun bisa diketahui kebenarannya. Jika tudingan itu tidak benar, DPR pun dapat mengambil tindakan. Effendi mengusulkan pemecatan balik Dewas.
"Di satu sisi kan dia (Helmy) cukup baik. Kalau ada yang kurang ya tinggal diperingatkan. Tapi kan tidak serta merta dengan kekuasaan melabrak. Akhirnya kan membuat kita bertanya-tanya. Ada apa sih. Dan ini pihak yang bermain juga mudah sekali kok ditebak siapa," kata dia.
Pada Selasa (21/1), Dewas TVRI menghadap ke DPR RI untuk menyampaikan alasan pemecatan Helmy. Keterangan yang disampaikan dewas telah dinyatakan didengar oleh Komisi I DPR RI yang dalam rapat itu dipimpin oleh Abdul Kharis Almasyhari dari PKS. Komisi I pun menyatakan akan mendengarkan pula keterangan lebih lanjut dari Helmy Yahya hingga karyawan terkait polemik di TVRI tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
