Senin 20 Jan 2020 15:16 WIB

Cegah Narkoba Masuk, BNN Minta Tito Perkuat Perbatasan

Beberapa wilayah perbatasan menjadi prioritas penjagaan BNN.

Rep: Mimi Kartika / Red: Ratna Puspita
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Heru Winarko (tengah) usai mendatangi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/1).
Foto: Republika/Mimi Kartika
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Heru Winarko (tengah) usai mendatangi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Narkotika Nasional (BNN) meminta Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tito Karnavian sekaligus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memperkuat perbatasan. Hal itu demi mencegah penyelundupan narkoba dari luar negeri ke Indonesia.

"Kita ketahui di perbatasan ini banyak instansi di sana. Bea cukai, Imigrasi, BNN, dan lain-lain. Pengamanan perbatasan, jadi ini perlu kita tingkatkan. Integrasinya mereka biar sama-sama menjaga perbatasan Indonesia kita secara maksimal," ujar Kepala BNN Komjen Heru Winarko di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/1).

Baca Juga

Ia mengatakan, beberapa wilayah perbatasan menjadi prioritas penjagaan BNN. Dengan demikian, pertemuannya dengan Tito untuk mengetahui cara memperkuat perbatasan dari serangan narkoba baik di darat, laut, maupun udara.

Menurut Heru, BNN pun akan melaksanakan program pengembangan kapasitas atau capacity building di perbatasan. Sebab, masyarakat harus dilindungi dan dijaga dari praktik penyalahgunaan narkoba. 

Kemudian, Deputi Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari mengatakan, 80 persen narkoba yang masuk ke Indonesia melalui jalur laut. Sehingga, perlu adanya integrasi dengan kementerian atau lembaga/instansi terkait untuk sama-sama mencegah penyelundupan narkoba meski masing-masing juga memiliki tugas prioritas.

Menurut Arman, BNN memprioritaskan penjagaan di beberapa perbatasan yang rawan atau zona merah penyelundupan narkoba. Perbatasan yang rawan itu di Pantai Timur Sumatera, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Lampung, hingga ke Kalimantan, Riau, dan Kepulauan Riau.

"Ini adalah perbatasan-perbatasan yang sangat rawan. Ini yang menjadi prioritas kita. Betul tadi semua memang sekarang ini sementara yang kita anggap daerah merah atau rawan," ujar Arman.

BNN ingin bersinergi dengan TNI Angkatan Laut (AL), Badan Keamanan Laut RI (Bakamla), Kementerian Kelautan Perikanan, Kepolisian, Kemendagri, BNPP, juga stakeholder yang lain termasuk para nelayan untuk memperkuat perbatasan. BNN meminta setiap instansi itu selain bertugas sesuai tupoksinya, juga berintegrasi dengan BNN mencegah peredaran gelap narkoba terutama yang datang dari luar negeri.

"Ini yang harus kita satukan, di samping prioritas masing-masing ini kita punya tugas bersama yaitu menjaga dan melindungi masyarakat kita terhadap peredaran gelap narkoba terutama yang datang dari luar negeri," jelas Arman.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement