REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membutuhkan setidaknya 1,2 juta bibit tanaman untuk merehabilitasi hutan dan lahan sekitar lokasi bencana banjir dan longsor di Kabupaten Bogor dan Lebak dalam tiga bulan ke depan.
"Sebanyak 400 ribu bibit tersedia di lapangan, hasil kerja sama Taman Nasinal Gunung Halimun Salak dan masyarakat. Itu bibit sudah tersedia, ditempatkan di tiga titik dulu karena akses belum terbuka,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PDASHL KLHK), Yuliarto Joko Putranto, di Jakarta, Rabu (15/1).
Dia menyebut butuh 1,2 juta bibit tanaman untuk rencana rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di sana sehingga masih kurang 800 ribu bibit dan memungkinan akan didatangkan dari luar daerah.
Analisis data spasial dan penentuan indikatif lokasi RHL sudah dilakukan di minggu ke-1 Januari 2020, dilanjutkan dengan observasi lokasi terdampak bencana dan penyusunan rencana operasi RHL pada minggu ke-2.
Pada minggu ke-3 pelaksanaan rehabitasi hutan dan lahan dilaksanakan dengan menyiapan bibit, penanaman RHL, penanaman vertiver, pembuatan kebun bibit desa (KBD) dan bangunan konservasi tanah dan air (KTA).
Penanaman vertiver di wilayah longsor. Terkait dengan hal ini pihaknya menyiapkan skema pelaksanaan di lapangan karena melibatkan TNI dan masyarakat. "Kami selesaikan sampai Maret, kamisiapkan bibit lalu penanaman,” katanya.
Pemerintah akan memberikan insentif untuk pelaksanaan RHL oleh masyarakat.
RHL dilakukan selain sebagai tanggap bencana juga untuk mitigasi karena berdasarkan analisis spasial yang telah dilakukan terdapat daerah rawan bencana. Sebagian desa ada yang dalam kawasan taman nasional, sebagian besar ada di area penggunaan lain (APL).
KLHK akan melakukan penanaman pada lokasi terdampak bencana seluas 2.500 hektare (ha), seluas 1.900 ha dilakukan di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dan 600 ha berada di luar kawasan.
Sementara itu, ia mengatakan pembangunan KTA berupa Dam Penahan sebanyak 250 unit, Gully Plug sebanyak 750 unit, Instalasi Pemanenan Air Hujan (IPAH), penguatan tebing ekohidrolika serta penanaman vertiver.
Sebelumnya, Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penanganan secara holistik bencana ekologis yang terjadi di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten dalam tiga bulan.
"Sesuai arahan Presiden, KLHK mendapat tugas secara total melakukan langkah pemulihan ekosistem secara keseluruhan. Dari peninjauan lapangan, persoalannya bukan sebatas menangani banjir, justru KLHK akan menangani semua persoalan terkait lingkungan dan kehutanan di sana," katanya. KLHK melakukan penanganan holistik bencana ekologis tersebut hingga Maret 2020.