REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menilai unsur birokrasi di Pemerintahan saat ini dituntut untuk memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Menurut Kiai Ma'ruf, jika tidak demikian, maka birokrasi tidak dapat merespon berbagai tantangan terutama di era revolusi industri 4.0.

"Birokrasi dituntut memberikan pelayanan yang terbaik karena memang ada kesan seakan-akan birokrasi kita itu tidak atau belum mampu merespon, atau ada kelambatan-kelambatan, atau ketidaksiapan terhadap tuntutan yang ada," ujar Kiai Ma'ruf usai menerima para pemenang Top 3 Anugerah ASN 2019 di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (14/1).

Karena itu, Kiai Ma'ruf mendukung inovasi-inovasi yang dilakukan ASN guna peningkatan kompetensi dari unsur birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, Kiai Ma'ruf mengingatkan, tak kalah penting peningkatan kualitas birokasi juga diikuti dengan komitmen kuat terhadap kebangsaan.

Ini, kata Kiai Ma'ruf, untuk mencegah masuknya paham-paham menyimpang dalam birokrasi.

"Jangan sampai pegawai kita terpapar oleh paham-paham yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebangsaan dan kenegaraan kita, yang sekarang itu disebut sebagai radikalisme, radikal terorisme yang sudah merambat kemana-mana," ujar Kiai Ma'ruf.

Selain itu, Kiai Ma'ruf menilai reformasi birokrasi yang terus digaungkan Pemerintah juga menjadi salah satu meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayan kepada masyarakat. Salah satunya, kebijakan pemangkasan eselon III dan IV. Meski mengakui tak mudah, namun Kiai Ma'ruf menilai cara tersebut sebagai langkah efektif untuk peningkatan kualitas birokrasi.

"Perubahan-perubahan dari struktural menjadi fungsional ini juga bukan masalah gampang saya kira, dituntut maksudnya supaya lebih efisien dan lebih efektif kerja sehingga tidak banyak struktural tapi lebih banyak pada fungsional walaupun tentu mempunyai konsekuensi yang banyak," ujar Kiai Ma'ruf.

Ikuti Whatsapp Channel Republika