REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Putra Mahkota Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, untuk masuk ke dalam Dewan Pengarah pemindahan ibu kota negara. Langkah Jokowi ini disampaikan dalam kunjungan kerjanya ke Uni Emirat Arab (UEA), Ahad (12/1).
Pangeran Mohammed bin Zayed digandeng untuk ikut mendukung pembangunan ibu kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. "Mengenai apa nanti bentuknya sebagai ketua dewan pengarah, struktur organisasinya, akan disampaikan kemudian," jelas Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman di Jakarta, Senin (13/1).
Pangeran Mohammed bin Zayed, ujar Fadjroel, menanggapi positif tawaran Presiden Jokowi ini. Sang pangeran juga menyambut baik rencana pemerintah RI untuk membangun kawasan ibu kota baru di Kalimantan dengan konsep berkelanjutan.
Hingga saat ini, komposisi dan struktur resmi Dewan Pengarah pemindahan ibu kota belum disepakati oleh presiden. Namun, Fadjroel menyampaikan bahwa Presiden Jokowi memang ingin melibatkan banyak pihak dalam membangun ibu kota baru.
"Di dalam negeri secara politik secara ekonomi di luar negeri juga seperti itu. Jadi siapapun pihak yang mau bekerjasama pasti akan diterima dengan hati terbuka dengan tangan terbuka," kata Fadjroel.
Dilibatkannya pihak asing dalam rencana pembangunan ibu kota baru bukan kali pertama ini. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah lebih dulu menggandeng Jepang dan Korea Selatan. Bahkan raksasa telekomunikasi Jepang, Softbank, juga sudah menyampaikan rencana investasinya senilai miliaran dolar AS di ibu kota baru.
Semantara itu dalam kunjungan kerjanya ke UEA kali ini, Presiden Jokowi dan Pangeran Mohammed bin Zayed menyaksikan penandatanganan 16 perjanjian kerja sama. Keenam belas perjanjian tersebut terdiri dari lima perjanjian antarpemerintah di bidang keagamaan, pendidikan, pertanian, kesehatan, dan penanggulangan terorisme.
Sisanya, 11 perjanjian bisnis yang mencakup bidang energi, migas, petrokimia, pelabuhan, telekomunikasi, dan riset. Total investasi diproyeksi senilai 22,89 miliar dolar AS atau setara Rp 314,9 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika