REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan waduk di dalam kota oleh Pemerintah ProvinsiDKIJakarta harus dilanjutkan untuk mengantisipasi banjir dari luapan sungai. Kepala Dinas Sumber Daya Alam (SDA) DKI Jakarta, Juaini Yusuf mengatakan,Jakarta idealnya memiliki sekitar 118 waduk, di samping penataan sungai, yakni normalisasi ataupun naturalisasi.
"Sebenarnya kan dua-duanya perlu. Ya, sungai untuk memperlancar arus, waduk kan untuk menambah daya tampung. Dua-duanya penting," ujar Juaini. Pembangunan waduk dalam kota itu, kata Juaini, demi melengkapi upaya pengendalian banjir dari pemerintah pusat lewat proyek Bendungan Ciawi dan Sukamahi.
"Kalau dua waduk itu selesai 2020 itu sangat membantu. Kami sangat berterima kasih juga ke Bapak Presiden. Karena akan sangat membantu genangan yang selama ini ada," katanya.
Selain itu, kalau semua waduk di Jakarta beroperasi akan sangat membantu. Tapi semua sungai juga harus berfungsi.
"Sekarang masih ada yang pembebasannya, masih separuh jalan," ujarnya.
Pada tahun 2020, Pemprov DKI Jakarta akan fokus pada pembangunan Waduk Brigif (aliran Kali Krukut), Waduk Pondok Ranggon (aliran Kali Sunter) dan Waduk Cimanggis (aliran Kali Cipinang).
Pada 2020, proyek antisipasi banjir lainnya yang akan berjalan selain pembangunan waduk adalah proyek Sodetan Kampung Walang Ancol (aliran Kali Ciliwung Lama) serta Tanggul Pengaman Pantai Kali Kamal.
Pembangunan waduk/situ/embung pada tahun 2020 itu dalam dokumen APBDtercatat terbagi menjadi tiga sistem aliran, yakni aliran timur, tengah dan barat.
Pembangunan waduk sistem aliran timur dianggarkan Rp 15 miliar, adapun aliran tengah sebesar Rp 40 miliar. Sementara untuk revitalisasi waduk yang akan berjalan tahun 2020 adalah aliran barat sebesar Rp 15,4 miliar dan aliran tengah Rp 15 miliar. Terakhir, pengamanan lahan waduk sistem aliran timur dianggarkan Rp 13,7 miliar.
Kendati memiliki rencana demikian, Juaini menjelaskan, Pemprov DKI memiliki kendala terbesar ada pada pembebasan lahan. Pemprov DKI Jakarta mengambil langkah yang sangat berhati-hati terhadap administrasi dan proses negosiasi ke masyarakat karena terkait ahli waris tanah berganda atau ketidaksesuaian data luasan lahan dengan sertifikat.
"Kalau kami beli tanah nih, kan suratnya harus jelas. Masyarakat sendiri kadang-kadang sudah jelas suratnya, tapi setelah melalui peta bidang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), ada masyarakat yang tidak mau, 'kok tanah gue segini'," katanya.
Akhirnya diukur ulang dan dicocokkan. "Itu kadang membuat lambat," tuturnya.
Upaya pada 2019 seperti membangun 1.000 titik sumur resapan, pengerukan 250 saluran penghubung (PHB), 20 sungai dan lima waduk (Pluit, Melati, Teluk Gong, BPP Poncol dan Embung Cendrawasih) serta pembangunan polder untuk pompa di dua lokasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika