REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkuat penerapan kebijakan manajemen krisis untuk mengantisipasi kemungkinan adanya banjir susulan.

"Menghadapi tanggal 10-15 yang menurut BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) menjadi puncak musim hujan di Januari, semua kita tidak lanjuti, itu 'crisis management' kita," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, Senin (6/1).

Ia mengemukakan PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) telah melakukan survei di 180 titik rawan banjir, salah satunya disebabkan saluran air kecil, drainase tertutup dan tanggul jebol. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah banyaknya tanggul yang jebol di wilayah Bekasi. Pihaknya tengah berupaya untuk memperbaiki sehingga banjir tidak kembali terjadi.

Selain itu PUPR juga akan memperlebar dan memperdalam embung atau penampungan air di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur."Halim kenapa banjir? Karena embungnya tidak mampu menampung. Kita perlebar, dari 20.000 meter kubik menjadi 50 ribu meter kubik kapasitasnya. Kedalamannya juga, dari dua meter kita jadikan lima meter. Kita juga segera tindak lanjuti sekarang," ucap Basuki.

Tak hanya itu, lanjut dia, pihaknya juga akan memperbaiki drainase di sejumlah titik jalan tol, terutama KM 24 yang tersumbat akibat proyek kereta cepat."Kita lakukan pembongkaran untuk drainasenya agar lancar," ucapnya.

Sedangkan untuk banjir di Tol Cipali, ia mengatakan itu disebabkan oleh Kali Cilalanang yang berdampingan dengan jalan relatif kecil. "Itu juga telah diperlebar," katanya.

Ia mengatakan, pihaknya akan bertindak secepat mungkin untuk menindaklanjuti hal yang menjadi penyebab banjir. "Kita yang penting tindakan cepatnya dulu. Itu 'crisis management' kita," tegas Menteri Basuki.

Ikuti Whatsapp Channel Republika