REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dinilai tak tegas dalam menanggapi masuknya kapal Cina di perairan Natuna. Sikap Prabowo dinilai tak seperti pernyataannya selama kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2019 yang terkesan tak akan berkompromi terhadap pihak yang mengganggu kedaulatan Indonesia.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman mendesak Prabowo untuk lebih tegas menanggapi masalah tersebut. Pasalnya, ini menyangkut kedaulatan Indonesia.
"Kita sih (minta) lebih tegas lagi, bisa lebih tegas lagi karena ini menyangkut kedaulatan. Kedua janganlah mengait-ngaitkan kedaulatan dengan persoalan investasi," ujar Sohibul di kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (6/1).
Ia justru menilai, ketegasan diperlihatkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Menkes beberapa waktu lalu dengan tegas menolak klaim yang dinyatakan oleh Cina.
"Ini adalah bagian dari diplomasi, yang harus diplomasi seperti itu justru Menlu sebetulnya. Yang ini (Menhan) harusnya lebih tegas, kok terbalik, Menlu tegas, malah yang ini justru berdiplomasi," ujar Sohibul.
PKS mendesak pemerintah untuk lebih tegas dalam permasalah yang menyangkut dengan kedaulatan. Meskipun Cina diketahui menjadi salah satu investor di Indonesia.
"Kita tidak menolerir kalau sahabat tersebut mencederai aturan-aturan persahabatan itu sendiri. Cina terbukti masuk ke perairan Indonesia dan itu sudah dinyatakan tidak sah," ujar Sohibul.
Sebelumnya, Prabowo terkesan tenang dan santai kala perairan Natuna dimasuki China. Kapal-kapal nelayan China yang dikawal penjaga pantai Tiongkok, tidak hanya mengambil ikan dari perairan Natuna, tetapi juga mengusir nelayan dalam negeri.
"Kita tentunya gini, kita masing masing ada sikap. Kita harus cari satu solusi baiklah di ujungnya. Saya kira ada solusi baik. Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat," ujar Prabowo.
Prabowo menambahkan masalah yang terjadi di Natuna baru-baru ini diharapkan tidak mengganggu hubungan ekonomi di antara kedua negara. "Kita cool saja, kita santai kok," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika