Kamis 30 Jan 2020 11:06 WIB

KSAU: Kasus Natuna Sadarkan Pentingnya Kekuatan Pertahanan

KSAU Yuyu Sutisna mengingatkan peran TNI AU dalam menjaga kedaulatan Indonesia.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Esthi Maharani
Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal  Yuyu Sutisna memberikan keterangan kepada media, Kamis (30/1).
Foto: Febrianto Adi Saputro / Republika
Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Yuyu Sutisna memberikan keterangan kepada media, Kamis (30/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- TNI Angkatan Udara (AU) menggelar Rapat Pimpinan (rapim) tahun 2020 dengan tema 'TNI Angkatan Udara Profesional, Militan, dan Inovatif sebagai Garda Terkuat dan Terunggul TNI'. Dalam sambutannya Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Yuyu Sutisna mengingatkan kembali peran TNI AU dalam menjaga kedaulatan Indonesia.

"Tema ini tidak bermaksud membuat kita merasa superior, namun menunjukkan kesadaran pentingnya kekuatan udara sebagai penangkal sekaligus penindak awal penjaga kedaulatan indonesia," kata Yuyu, Kamis (30/1).

Yuyu mengungkapkan, peristiwa yang terjadi di Natuna beberapa waktu lalu menjadi sebuah wake up call bagi pemangku kebijakan republik indonesia baik di level eksekutif maupun legislatif betapa pentingnya kekuatan pertahanan. Menurutnya pertahanan bukan sekadar pembiayaan, melainkan suatu investasi yang sangat berharga bagi masa depan bangsa.

"Untuk itu pada rapim ini kita akan membahas arah pengembangan kekuatan dan pembinaan kemampuan  ke depan untuk menjamin tercapainya fungsi TNI AU dalam menangkal segala ancaman dan menindak musuh yang datang," ujarnya.

Kemudian dirinya juga mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menaikan anggaran pertahanan yang mencapai Rp 127 Triliun. Kenaikan tersebut menunjukan keseriusan pemerintah di bidang pertahanan. Oleh karena itu ia berpesan agar para pemangku kepentingan di satuan kerja  bisa mengelola amanah tersebut dengan benar.

"Terlebih lagi dalam rapat terbatas yang dilaksanakan Senin lalu, bapak Presiden Joko Widodo juga menekankan tidak boleh ada penyelewengan dalam proses pengadaan barang dan jasa, baik itu korupsi, mark up ataupun membuat kesepakatan tertentu dengan mitra yang akhirnya dapat merugikan negara," tegasnya.

Selain itu, pada rapim tahun ini TNI AU menggunakan format yang berbeda. TNI AU turut mengundang narasumber eksternal seperti Bappenas, Kemenpan RB, Kemenkeu, dan Lemhanas.

"Dengan format baru ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta rapim dalam pelaksanaan kebijakan negara, inovasi kesatuan, mengekstrasi permasalahan, sampai dengan unit kerja terkecil, serta akhirnya dapat menghasilkan solusi aplikatif dan menjamin keberlanjutan improvement bagi TNI AU," ungkapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement