REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pemerintah tak akan menjalankan diplomasi untuk menjaga hak berdaulat di Laut Natuna. Pemerintah juga telah menambah dan meningkatkan patroli di laut Natuna.
"Kita mau menormalkan patroli, sehingga lebih proporsional. Kita sekali lagi nggak mau perang karena tidak ada konflik di situ, jadi untuk apa perang? Kita meningkatkan proporsionalitas patroli aja. Diplomasi lain jalan, tetapi diplomasi tidak untuk Natuna. Itu sudah selesai," jelas Mahfud di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (6/1).
Ia menegaskan, pemerintah akan terus menjaga hak berdaulat yang dimiliki di Laut Natuna. Terkait langkah tegas terhadap nelayan-nelayan asing di wilayah ZEE Indonesia, Mahfud menyerahkan kepada Panglima TNI, Angkatan Laut, dan Bakamla.
"Tapi yang jelas payungnya kita pertahankan kedaulatan, dan itu sudah hak sah kita tidak ada nego. Yang lain jalan terus. Kan hubungan kita dengan Cina baik," ujarnya.
Terkait penambahan kapal patroli, Mahfud menyampaikan pemerintah akan memproduksi sendiri kapal patroli untuk jangka panjang nanti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
