REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut mendata, delapan unit peralatan sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) tsunami di wilayahnya tak berfungsi. Artinya, ketika terjadi bencana tsunami warga tak akan mendapatkan peringatan dini dari alat itu.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Garut, Tubagus Agus Sofyan mengatakan, delapan unit EWS itu merupakan kepunyaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Alat itu di pasang di wilayah selatan perairan Garut bersamaan dengan pemasangan EWS di seluruh perairan selatan Jawa oleh BNPB pada 2015.
"Saat ini sudah ada yang roboh, diturunkan masyarakat, dipindah ke kecamatan, di BPBD. Untuk perbaikannya itu membutuhkan biaya lumayan," kata dia saat dihubungi Republika.co.id, Senin (6/1).
Menurut dia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut tak bisa serta merta memperbaiki alat yang rusak itu lantaran kewenangannya masih berada di BNPB. Pasalnya, sejak alat itu dipasang belum ada penyerahan pelimpahan aset dari BNPB ke Pemkab Garut.
Karena itu, pemkab Kita tak bisa memerbaikinya. Jika sudah ada pelimpahan, ia menegaskan, daerah pasti tanggung jawab mengenai perawatan dan dan pemeliharaan EWS.
"Tapi ini kita biarkan, takutnya ketika kita anggarkan untuk perawatan, BNPB juga menganggarkan. Jadi nanti tumpang tindih," ujar dia.
Agus mengatakan, saat ini pihaknya kembali menjalin koordinasi dengan BNPB untuk langkah selanjutnya terkait perbaikan EWS. Jika memang diserahkan diserahkan, lanjut dia, Pemkab Garut akan berusaha memerbaiki.
Menurut dia, Bupati Garut juga sudah memiliki rencana untuk kembali memasang EWS di perairan selatan. Apalagi, wilayah selatan Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah rawan tsunami.
"Ada 22 desa dari tujuh kecamatan yang berpotensi terdampak ketika terjadi tsunami. Total jiwanya ada sekitar 251 ribu orang. Karena itu, mitigasi penting untuk dilakukan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
