REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menerima sekitar 120 nelayan dari Pantai Utara (Pantura) di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/1).
Nelayan-nelayan itu rencananya akan dikirim ke perairan Natuna untuk melakukan kegiatan nelayan pascamasuknya kapal-kapal China ke wilayah Indonesia itu.
"Hari ini saya menerima dari salah satu wilayah Pantura, sekitar 120 orang yang mereka menyatakan siap melakukan aktivitas kenelayanan di sana untuk melaksanakan perintah presiden bahwa kita hadir di sana dan itu adalah milik kita," ujar Mahfud di kantornya, Senin.
Ia mengatakan, mulai hari ini pemerintah akan berkoordinasi dengan instansi terkait di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pemerintah daerah (pemda), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Koordinasi umum akan dilakukan oleh Pak Sesmenko, koordinasi operasionalnya Deputi 1 dan 4 di sini yang akan mengawal ini seterusnya," kata dia.
Mahfud menuturkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan terus menjaga kedaulatan Natuna yang tak boleh dimasuki negara manapun tanpa izin dan persetujuan pemerintah Indonesia. Satu tahun yang lalu, kata Mahfud, Jokowi memerintahkan agar negara hadir di Natuna untuk memperkuat pengamanan.
Pengamanan dilakukan dengan meningkatkan patroli dan juga aktivitas nelayan Tanah Air di Natuna. Menurut dia, penguatan pasukan di Natuna sudah mulai bergerak dan penghidupan nelayan di daerah sana juga akan ditingkatkan.
Mahfud menegaskan, tak ada perang usai pelanggaran batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia oleh kapal Cina di perairan Laut Natuna Utara dan Laut Cina Selatan. Menurut dia, Indonesia tidak ada konflik dengan China oleh karena itu hubungan perdagangan, perekonomian, kebudayaan, dan lainnya tetap dilanjutkan.
"Tugas Kemenko Polhukam mengamankan itu. Jadi tidak ada perang, tetapi tidak ada nego. Karena kalau menego berarti kita mengakui itu milik bersama," tutur Mahfud.
Ikuti Whatsapp Channel Republika