Ahad 05 Jan 2020 17:53 WIB

Soal Aksi Cina di Natuna, Muhammadiyah: RI tak Boleh Gentar

Muhammadiyah mengingatkan tak perlu gentar dengan kekuatan militer Cina.

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Nashih Nashrullah
Sejunlah prajurit TNI saat mengikuti upacara Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020 di Pelabuhan Pangkalan TNI AL Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (3/1/2020).
Foto: M RISYAL HIDAYAT/ANTARA FOTO
Sejunlah prajurit TNI saat mengikuti upacara Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020 di Pelabuhan Pangkalan TNI AL Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (3/1/2020).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Biro Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhyiddin Junaidi mengingatkan, negara sekelas Amerika Serikat (AS) pernah kalah melawan Vietnam. 

Tak hanya itu, kata dia, AS juga kalah dalam menghadapi perlawanan negara-negara seperti Afghanistan, Suriah, dan Irak.

Baca Juga

"Belajar dari sejarah, AS kalah di Vietnam. Meski punya keunggulan militer yang dasyat, tapi kalah. AS kalah berperang di Afghanistan, itu sebagai pelajaran penting, dan AS juga kalah dalam perang di Suriah dan Irak," kata dia, Ahad (5/1), menanggapi sikap Indonesia atas klaim Cina terkait batas wilayah di Natuna.

Lebih lanjut, Muhyiddin mengungkapkan, sejarah di sejumlah negara tersebut merupakan bukti bahwa kekuatan militer bukan ukuran dalam melakukan perlawanan.

"Semua itu bukti nyata bahwa kekurangan dan keunggulan militer sebuah negara tidak ada apa-apanya jika spirit dan semangat juang tentaranya, serdadunya, lemah. Kita tidak akan mundur, satu tapak pun dari kedaulatan negara Republik Indonesia," tegasnya.

Muhyiddin menambahkan, jangan karena pihak asing berbaik hati menanamkan investasi, lalu kedaulatan Indonesia malah dijual kepada mereka.

"Kalau itu yang terjadi maka lambat laun kita akan dijajah oleh kekuasaan asing dengan cara yang terkadang menipu dengan cara yang terkadang membuat kita terlena. Ini penting kepada semua elemen bangsa. Harus siap menghadapi kepongahan dam arogansi China. Kita siap menyelesaikan kasus ini melalui jalur hukum," ucapnya.

Menurut Muhyiddin, pemerintah China seharusnya menghormati kedaulatan negara Indonesia dan teritorial yang sah sesuai dengan konvensi internasional. 

China tidak boleh lagi mengulangi pelanggaran tersebut dengan alasan apapun. "Klaim China yang mengatakan dia berhak berada di situ adalah pelanggaran nyata dan harus dibawa ke mahkamah internasional," ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono menanggapi pernyataan Menhan Prabowo Subianto terkait batas wilayah Natuna dengan China. Menurut dia, Prabowo tidak sepenuhnya santai terkait permasalahan klaim tersebut

"Ya. Pak Prabowo kan lebih mengerti keadaan kekuatan militer kita, kalau jalan Perang atau konfrontasi militer akan banyak mudaratnya," ujar dia ketika dikonfirmasi Republika.co.id, Sabtu (4/1) kemarin.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement