REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi mengatakan pemerintah harus fokus menangani korban banjir yang terjadi di Jabodetabek sejak awal Januari 2020. Ia berpesan, jangan sampai pemerintah sibuk menyalahkan satu sama lain.

"Dari pemerintah, saya masih melihat ada beberapa pejabat saling menyalahkan. Sebenarnya nggak perlu," kata Arwani, di dalam sebuah diskusi bertajuk Banjir Bukan Takdir? di Bidara Cina, Jakarta Timur, Sabtu (4/1).

Ia mengatakan, persoalan banjir yang tiba-tiba menggenangi wilayah di Jabodetabek, bahkan yang belum pernah terkena banjir, menyisakan perdebatan. Relasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dikritisi dan dilihat apakah sudah berjalan dengan baik.

Arwani pun berencana untuk memanggil pemerintah pusat dan daerah yang terkait dengan peristiwa banjir ini. "Saya ingin meminimalisir perdebatan ini, nanti kita maksimalkan di ruang rapat saja. Nanti kita panggil pemerintah pusat dan pemerintah daerah," kata dia lagi.

Ia menjelaskan, masalah pemerintah pusat yakni terkait pengawasan dan pembinaan. Bagaimana hal-hal yang bersifat urutan wajib dan pilihan bisa dijalankan bersama antara seluruh pihak yang terkait.

Pemerintah daerah pun, lanjut dia juga bertugas untuk penanganan korban dan dampak banjir secara umum. Ia juga mengharapkan agar pemerintah daerah bisa segera memperhatikan korban banjir khususnya anak-anak yang sebentar lagi akan masuk sekolah.

"Sekali lagi bahwa analisa boleh atau laporan dari teman-teman pemerintah pusat dan pemda diperlukan untuk update mengetahui sejauh mana yang dilakukan, tapi tolong jangan saling menyalahkan apalagi mencoba untuk mencari kambing hitam. Saya ingin setelah kejadian ini, Gubernur Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Banten, pemerintah pusat, duduk bersama," kata Arwani menegaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika