REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah pusat sedang merampungkan masterplan atau rencana induk pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kabupaten Penajam Passer Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pembuatan rancangan induk ditargetkan bisa rampung dalam 4-6 bulan ke depan. Belajar dari banjir besar yang melanda DKI Jakarta dan wilayah penyangganya, perencanaan pembangunan IKN juga memperhatikan ketahanan terhadap bencana alam, termasuk banjir.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menjelaskan, ketahanan terhadap banjir sangat bergantung pada proses perencanaan induk atau masterplan. Bila masterplan rampung, menyusul implementasi urban design yang sudah dimenangkan tim Urban+ dengan 'Nagara Rimba Nusantara'-nya.
"Jadi nanti ada yang namanya hidrotopografi, genangan air selama 1 tahun, 10 tahun, 100 tahun itu kayak gimana arahnya. Design yang dimenangkan adalah yang bersahabat dengan air," kata Suharso usai mendampingi tim Urban+ bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jumat (3/1).
Suharso juga menambahkan bahwa pembangunan IKN baru akan mengadopsi teknologi penanganan dan pengendalian banjir mutakhir.
Pada Desember 2019 lalu, Presiden Jokowi telah mengunjungi lokasi calon IKN di Kalimantan Timur. Dalam kunjungannya, Jokowi mengungkapkan keinginannya agar Indonesia bisa memiliki pusat inovasi, riset, dan teknologi kelas dunia seperti "Silicon Valley" di Amerika Serikat. Rencananya, salah satu klaster di ibu kota negara baru nantinya akan ditujukan sebagai pusat inovasi tersebut.
Selain klaster untuk riset dan teknologi, di ibu kota negara baru nantinya akan dibangun klaster-klaster lainnya, yaitu klaster pemerintahan, klaster pendidikan, dan klaster kesehatan. Presiden menegaskan bahwa di ibu kota baru juga tidak akan ada klaster untuk industri atau pabrik.