REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Amri Amrullah, Muhammad Ikhwanuddin
Banjir yang melanda Jakarta sejak Rabu (1/1) membuat sebagian warganet mempertanyakan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan menggelar balapan Formula E pada Juni mendatang. Lewat tagar #ShameOnyouFormulaEJakarta, warganet di Twitter bahkan meminta ajang balapan mobil balap listrik itu dibatalkan.
Sebagian warganet mengkritisi ajang balapan Formula E yang menelan anggaran DKI mencapai triliunan rupiah. Padahal, anggaran itu semestinya bisa digunakan untuk perbaikan infrastruktur, termasuk rumah warga yang rusak terdampak banjir.
Warganet juga menyinggung anggaran penanggulangan sampah yang lebih kecil dibandingkan dengan biaya pergelaran Formula E. Mereka meminta agar penyelenggara yakni FIA untuk membatalkan Jakarta sebagai tuan rumah balapan mobil listrik itu.
Rencana anggaran untuk penyelenggaraan Formula E diketahui mencapai Rp1,6 triliun. Adapun, sebanyak Rp305,2 miliar digunakan sebagai perkiraan biaya untuk persiapan menggelar kegiatan olahraga internasional tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah memastikan bahwa ajang balap mobil Formula E di Jakarta akan digelar pada 6 Juni 2020. Kawasan Monumen Nasional (Monas) beserta Jalan Medan Merdeka direncanakan menjadi lintasan sirkuit balap mobil berbahan bakar listrik tersebut.
Anies mengatakan, penyelenggaraan Formula E di Jakarta akan berlangsung selama lima tahun berturut-turut. Anies menyebut, kontrak selama lima musim diputuskan karena investasi pembangunan infrastruktur penunjang sirkuit yang dapat dipakai lebih dari satu tahun.
Mobil Formula E Nissan
Pemprov DKI Jakarta telah menugaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk mencari dana penyelenggaraan balap mobil Formula E yang berjumlah hingga triliunan rupiah, selain menggunakan anggaran daerah dalam APBD. Meskipun, memakan anggaran Formula E yang sangat besar, Pemprov DKI Jakarta memastikan itu tidak akan mengganggu program prioritas yang lain seperti penanganan sampah dan penataan kampung kumuh.
Namun, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta pernah menyebut, Pemprov DKI Jakarta memangkas pos anggaran lain demi realisasi balapan Formula E. Anggota Fraksi PSI, sekaligus Wakil Komisi E DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, pernah mengungkap bahwa proses pembahasan dan penyusunan anggaran Formula E memotong anggaran-anggaran yang jauh lebih penting dan mendasar bagi kepentingan warga Jakarta.
"Sebagai pemilik kuasa anggaran, politik anggaran Pak Gubernur mestinya berpihak pada rakyat. Bukan justru menghambur-hamburkan triliunan uang rakyat hanya untuk event satu hari saja,” kata Anggara.
Anggara menyebut, misalnya, Pemprov DKI mengurangi alokasi anggaran bagi program revitalisasi gelanggang olahraga (GOR) dan stadion sepak bola sebesar R[ 320,5 miliar di Dinas Pemuda dan Olahraga. Tak hanya sarana dan prasarana olahraga, pemotongan alokasi juga terjadi pada program rehabilitasi gedung sekolah di bawah Dinas Pendidikan senilai 455,4 miliar.
Dengan pemotongan itu, gedung-gedung sekolah di Jakarta gagal direhabilitasi. Menurutnya, program revitalisasi 12 gelanggang olahraga dan stadion kita berhenti, sementara 25 gedung sekolah atau 518 ruang kelas sekolah dasar (SD) juga gagal direhabilitasi, 16 ribu anak-anak SD kita tidak mendapatkan hak pendidikan yang memadai.
"Ini menandakan kepedulian Pak Anies terhadap masa depan pemuda dan pelajar sangat rendah,” imbuhnya.
Klaim Anggara itu kemudian dibantah oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang menegaskan tidak ada pemangkasan anggaran terhadap rehabilitasi gedung sekolah. Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Syaefulloh Hidayat, Rabu (13/11), mengungkapkan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah yang tercantum dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) telah disampaikan secara resmi pada Juni 2019 kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Seluruhnya, sebanyak 105 lokasi dengan usulan anggaran sebesar Rp 2.570.202.489.835,00. Atas usulan rehabilitasi total gedung sekolah tersebut, lanjut Saefulloh, telah dilakukan penelitian kembali melalui pemeriksaan dan peninjauan lapangan serta penelitian teknis dan rekomendasi dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta.
"Berdasarkan hasil penelitian teknis itu, sebanyak 86 lokasi direkomendasikan perlu perbaikan," terangnya.
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta lantas menyampaikan usulan penyesuaian jumlah dan anggaran gedung sekolah yang direhabilitasi menjadi 86 lokasi dengan nilai sebesar Rp. 2.114.819.786.888,00 atau terkoreksi sebesar Rp. 455.382.720.947,00.
Atas penyesuaian lokasi dan anggaran rehabilitasi total tersebut, selanjutnya diusulkan untuk digunakan sebagai penyesuaian anggaran pembangunan unit sekolah baru SMK sebesar Rp. 163.308.535.435,00 dan pembangunan ruang kelas baru SMK sebesar Rp. 113.324.256.750,00, atau seluruhnya sebesar Rp. 276.632.792.185,00.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah asumsi warganet yang mengatakan bahwa anggaran Formula E berasal dari pemotongan dana penanggulangan banjir yang ada di Jakarta.
"Itu bukan hanya tidak benar, tapi mengarang. Jadi saya gak mau komentarin yah," kata Anies pada akhir kunjungannya di Rusun Lokbin Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat.
Atas kritik terhadap rencana penyelenggaraan Formula E, sebelumnya Anies telah menegaskan, semua kegiatan yang direncanakan Pemprov DKI Jakarta ujungnya adalah untuk percepatan ekonomi. Formula E, kata Anies, tidak bisa dipandang hanya sebagai gelaran olahraga semata, karena menurut Anies, Formula E merupakan gelaran untuk meningkatkan pariwisata serta pengembangan ekonomi.
"Jadi semua kegiatan Pemprov DKI Jakarta adalah kegiatan yang bisa disoroti oleh siapa saja. Kami berikan penjelasan juga jadi semua kegiatan itu kami berikan penjelasan dan pada ujungnya semua adalah untuk peningkatan kesejahteraan. Beberapa kegiatan secara khusus untuk mempercepat kegiatan perekonomian. Sama Formula E juga begitu," kata Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12).
Anggaran Formula E