REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan proyeksi perkiraan bencana pada tahun 2020 dari berbagai sumber Kementerian/Lembaga serta para pakar. Tren yang harus diwaspadai adalah jenis bencana geologi vulkanologi seperti gempa bumi yang disusul tsunami, dan jenis bencana vulkanologi seperti erupsi gunung api.
"Potensi bencana yang perlu diwaspadai untuk tahun depan (2020) adalah bencana geologi seperti gempa yang disusul tsunami lalu bencana vulkanologi," kata Kepala Pusdatinkom BNPB Agus Wibowo pada Konferensi Pers "Refleksi Kejadian Bencana Tahun 2019 dan Potensi Ancaman Bencana di Tahun 2020" digedung Graha BNPB, Jakarta Timur, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Senin (30/12).
Apa yang disampaikan Agus sesuai dengan data prakiraan potensi bencana dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Prakiraan itu menyebutkan ada enam titik zona potensi aktif berdasar seismisitas 2019 yang meliputi Nias, Lombok-Sumba, Ambon, Banda, dan Mamberamo.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengimbau agar daerah yang berpotensi memiliki kerawanan tingkat tinggi tersebut agar selalu waspada dan meningkatkan kapasitas, baik dari pemerintah daerah hingga masyarakatnya. Sebagai pedoman dan pengingat yang baik kepada masyarakat.
Kepala BMKG meminta agar segala informasi peringatan dini yang dirilis oleh BMKG agar dijadikan sebagai perhitungan kedepannya untuk selalu meningkatkan kesiapsiagaan. "Kami mengimbau agar masyarakat dapat menjadikan informasi peringatan dini ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk kesiapsiagaan," kata Dwikorita.
Di samping itu, Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, langkah yang diambil BNPB sebagai bentuk upaya pencegahan tetap menjadi hal yang utama dalam penanggulangan bencana. Hal itu sebagaimana yang sesuai dengan arahan dari Presiden RI Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana di Riau pada pertengahan bulan Juli 2019 yang mana pencegahan adalah hal yang mutlak dan harus dikerjakan.
Alumni Akademi Militer angkatan 1985 itu juga mengingatkan agar kesadaran kolektif antara pemerintah hingga masyarakatnya harus dapat berjalan beriringan. Pelibatan unsur ahli dan pakar serta fungsi peran kearifan lokal harus digunakan sebagai langkah untuk memberikan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat agar dapat diterapkan menjadi budaya yang baik.
"Menyadarkan masyarakat tidak bisa dilakukan pemerintah pusat saja. Perlu adanya campur tangan kearifan lokal yang ada di tengah masyarakat baik tokoh adat maupun tokoh agama. Karena urusan bencana adalah urusan bersama," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
