REPUBLIKA.CO.ID, SAMPIT -- Seorang oknum perangkat desa di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah yang diduga terlibat jaringan pembuat dan peredaran uang palsu, diberhentikan sementara. Pelaku diduga membuat uang palsu di kantor desa.
"Kejadian ini sangat memprihatinkan. Perekrutan perangkat desa itu sebenarnya sudah melalui seleksi ketat, tapi yang namanya pemikiran orang kita tidak tahu. Tapi kami tegaskan bahwa ini hanya oknum," tegas Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor di Sampit, Jumat.
Pada Selasa (17/12) lalu Polres Kotawaringin Timur menangkap tiga tersangka pembuat dan pengedar uang palsu berinisial S, DCC dan H. Pengungkapan ini merupakan pengembangan laporan saksi yang menerima uang diduga palsu sebesar Rp 20 juta dari salah seorang tersangka.
Hasil pemeriksaan polisi, tersangka H ternyata merupakan oknum perangkat desa yang bertugas di bagian pemerintahan. Parahnya, dia mengakui mencetak uang palsu tersebut menggunakan peralatan kantor dan dilakukan di kantor desa.
Saat berpidato di hadapan ratusan aparatur desa yang menghadiri evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa, Halikinnor meminta kejadian ini menjadi pelajaran dan perhatian serius semua pihak agar tidak sampai terulang.
"Ini juga terkait pengawasan. Makanya saya minta kepala desa dan camat untuk selalu melakukan pengawasan kinerja jajarannya untuk mencegah hal tidak diinginkan seperti ini," tegas Halikinnor.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur Hawianan mengatakan, pemerintah daerah menyikapi serius kejadian tersebut dan telah mengambil sejumlh langkah.
"Oknum perangkat desa tersebut diberhentikan sementara, sambil menunggu proses hukumnya. Kita tetap memang asas praduga tidak bersalah. Untuk proses hukumnya, kita serahkan sepenuhnya kepada polisi," kata Hawianan.
Hawianan mengaku kaget ketika mengetahui kejadian itu. Apalagi, kasus tersebut menjadi sorotan media massa nasional.
Dia berharap pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pegawainya. Integritas sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat sangat dibutuhkan bagi pegawai pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika