REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo untuk kembali membuka keran ekspor benih lobster dikritik banyak pihak, salah satunya politikus Partai Golkar, Dedi Mulyadi. Menurut dia, penjualan benih lobster hanya untuk keuntungan jangka pendek saja, sementara efeknya akan mendatangkan kerugian berjangka panjang.
"Benih yang kita ekspor ada potensi untuk dibudidayakan sama mereka. Nanti lobsternya diekspor kembali ke Indonesia, pastinya dengan harga yang lebih tinggi. Jangan-jangan nanti kita jadi pengimpor lobster dari mereka," ujar Dedi, Rabu (18/12).
Karena itu, Dedi mengajak seluruh elemen dan lapisan masyarakat benih melindungi lobster sebagai aset milik bangsa yang ada di lautan. Kemudian ia juga berharap ke depannya Pemerintah harus memikirkan kebijakan untuk jangka panjang, tidak hanya mencari keuntungan jangka pendek. Karena yang terdampak kerugian adalah rakyat Indonesia sendiri.
"Jadi saya berharap kedepannya pemerintah dapat membuat kebijakan-kebijakan yang jangka panjang. Tidak terlena dengan keuntungan sesaat saja," harap Dedi.
Pendapat senada disampaikan politikus Partai Nasdem, Hasan Aminuddin. Menurutnya, harusnya bantuan pemerintah berpihak kepada petani dan nelayan, bukan kepada pengusaha besar. Namun kenyataannya selama ini bantuan pemerintah lebih menguntungkan kepada pengusaha besar. Bahkan bantuan tersebut tidak bisa mengentaskan kemiskinan.
"Walaupun (ekspor benih) benar menurut undang-undang tapi merugikan rakyat, maka secara otomatis. wakil rakyat dan akan menolak," ujar wakil ketua DPR RI itu.
Justru, Hasan menyarankan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan kebutuhan benih lobster domestik dibanding di ekspor ke luar negeri. Kemudian aparat keamanan juga harus mengawasi penyelundupan benih lobster ke luar negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
