REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH— Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi menyatakan tidak setuju dengan rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang akan mengekspor benih lobster, namun lebih menekankan kepada konservasi laut.
"Bagi saya menjaga konservasi laut itu sesungguhnya menjaga kesejahteraan nelayan," katanya di Banda Aceh, Rabu (18/12) malam.
Pernyataan itu disampaikan Dedi dalam kunjungan kerja masa reses pertama sejumlah anggota DPR RI Komisi IV ke Provinsi Aceh.
Dia menegaskan menolak rencana pemerintah mengekspor benih lobster. KKP diminta untuk lebih memikirkan jangka panjang terkait benih lobster tersebut.
Menurut dia, seperti mempersiapkan teknologi dalam pengelolaan benih lobster menjadi lobster dewasa. Karena lobster dewasa itu nilai jualnya tinggi. "Saat ini saya menyampaikan saya menolak ekspor benih lobster," katanya.
Kemudian DPR juga mengharapkan juga agar KKP untuk memikirkan konservasi laut, seperti salah satunya terumbu karang yang menjadi habitat lobster. "Kemudian (kita) menjaga habitatnya, karangnya, pasir lautnya, karena itu adalah rumahnya lobster, itu yang harus kita lakukan," katanya.
Di samping itu, Andi juga meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kejaksaan Agung, serta kepolisian untuk mengusut tuntas dugaan dana masuk yang terdeteksi PPATK dari dugaan kejahatan penyeludupan benih lobster.
"Kalau PPATK menemukan Rp 1 triliun lebih ada dana masuk, yang diindikasikan bahwa itu hasil kejahatan penyeludupan baby lobster maka penyidik Kejaksaan Agung dan kepolisian harus segera menyidik," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
