Senin 16 Dec 2019 10:59 WIB

Edhy Jamin Proses Izin Kapal Tangkap Ikan Kelar dalam 1 Jam

Edhy Prabowo menjamin proses perizinan kapal tangkap ikan akan kelar dalam satu jam.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjamin proses perizinan kapal tangkap ikan selesai dalam tempo satu jam.
Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjamin proses perizinan kapal tangkap ikan selesai dalam tempo satu jam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjamin penyelesaian proses perizinan kapal tangkap ikan akan kelar dalam waktu satu jam. Syaratnya, pemohon harus sudah menyelesaikan semua persyaratan yang berlaku.

"Kami sudah melakukan simulasi dan alhamdulillah, kami bisa melakukan itu dalam satu jam," katanya dalam acara temu stakeholders pendidikan dan bisnis kelautan dan perikanan di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin.

Baca Juga

Menurut Edhy, bahkan bila lancar, maka urusan perizinan kapal tangkap ikan juga dapat dituntaskan kurang dari satu jam. Hal tersebut dimungkinkan karena saat ini prosesnya telah didukung dengan perizinan yang bersifat daring.

Edhyj uga mengingatkan bahwa pihak pemohon izin harus sudah bisa membereskan berbagai persyaratannya, termasuk kewajiban dalam melakukan pembayaran di muka terkait perizinan. Ia telah membicarakan dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan soal hal ini, karena dua institusi tersebut terkait erat dengan perizinan kapal tangkap ikan.

Edhy berpendapat, saat ini ketiga kementerian tersebut sudah satu suara, sehingga diharapkan ke depannya waktu untuk mengurusi perizinan bisa dipersingkat dari 14 hari menjadi hanya satu jam. Ia juga mengingatkan, salah satu pesan yang dititipkan Kepala Negara kepadanya sebagai menteri Kelautan dan Perikanan adalah meningkatkan budi daya perikanan untuk melesatkan pertumbuhan ekonomi, devisa negara, dan penciptaan lapangan kerja.

Edhy juga mengakui jumlahtenaga kerja yang mengurusi perizinan kelautan dan perikanan masih belum memadai. Padahal, hal tersebut penting untuk mengurai permasalahan ini.

"Salah satu kesulitan dalam masalah perizinan adalah kekurangan tenaga kerja atau orang yang bertugas melayani," kata Edhy.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement