REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, menyebut partai politik yang tak profesional dapat menyebabkan pemerintah juga dinilai kotor. Sebab, partai politik saat ini dinilai masyarakat menjadi tempat yang subur bagi para koruptor.
"Parpol di Indonesia sedang menjadi tertuduh tentang maraknya korupsi dan pelanggaran-pelanggaran hukum tertuduhnya itu karena DPR," ujar Mahfud di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (14/12).
Ia menilai, ketidakprofesionalan partai politik menyebabkan kadernya di parlemen berperilaku koruptif. Sehingga, pemerintah juga dipandang masyarakat buruk akibat maraknya kasus korupsi.
"Maraknya korupsi tumbuh karena banyak partai-partai yang tidak profesional, tapi ikut-ikutan dalam membangun pemerintahan yang kurang bersih," ujar Mahfud.
Hal itu akhirnya menyebabkan masyarakat awam merasa tak membutuhkan DPR dan partai politik. Padahal, keduanya dibutuhkan dalam mengawasi dan mengkritisi pemerintah.
"Berbuat salahpun tidak ada yang berani mengatakan apa atau di negara lain yang tidak punya partai yang pakai sistem pemerintahan monarki absolute," ujar Mahfud.
Karena itu, partai harus membuktikan diri sebagai institusi yang benar-benar berjuang untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Mahfud menegaskan, partai-partai harus hadir dalam demokrasi di Indonesia.
"Jangan beri kesempatan orang mengatakan bahwa partai itu harus ditinggalkan. Orang yang ingin maju, ingin membuktikan dirinya adalah orang berjuang sesuai konstitusi," ujar Mahfud.
Ikuti Whatsapp Channel Republika