REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Puan Maharani menilai penunjukan Soekarwo sebagai dewan pertimbangan presiden (wantimpres) bukanlah representasi Partai Demokrat. Ia mengatakan yang masuk ke dalam jajaran wantimpres tidak terafiliasi dengan unsur politik manapun.

"Saya lihat dari unsur-unsur yang masuk itu tidak ada yang terkait dengan partai politik. Misalnya Pak Wiranto, waktu menjadi menkopolhukam juga sudah lepas dari Hanura, Pak Suharso juga seperti itu, meski dari PPP tapi bukan pengurus PPP. Begitu juga yang terjadi dengan Pak Soekarwo," kata Puan ditemui di Kawasan Wisata Ancol, Jakarta, Jumat (13/12).

Yang terpenting, menurutnya, wantimpres bisa memberi pertimbangan masukan kepada presiden. Kendati demikian wajar jika ada yang beranggapan bahwa ditunjuknya Soekarwo merupakan upaya presiden untuk merangkul lebih banyak kekuatan politik. "Ya namanya politik ya bisa saja," ujarnya.

Ia memastikan bahwa penunjukan Soekarwo merupakan hak prerogatif presiden. Ia berharap kesembilan wantimpres yang baru dilantik siang tadi bisa memberikan pertimbangan yang konkret terkait isu politik, keamanan, dan lain-lain.

Mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo menjadi salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat (13/12). Usai pelantikan, Soekarwo mengaku siap memberikan berbagai masukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada seperti masalah ekonomi sosial, pedesaan, perkotaan, dan lainnya.

"Saya kira masukannya banyak sekali dari berbagai permasalahan yang ada. Masalah nasional, internasional, pedesaan, perkotaan, problem ekonomi sosial, macam-macam," kata mantan politikus Partai Demokrat tersebut di Kompleks Istana Presiden, Jakarta.

Sebelumnya Presiden Jokowi telah melantik sembilan wantimpres. Mereka adalah Wiranto, Sidarto Danusubroto, Agung Laksono, Putri Kuswisnuwardani, Arifin Panigoro, Dato Sri Tahir, Mardiono, Habib Lutfi bin Yahya, dan juga Soekarwo. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika