REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peran dan posisi Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di daerah akan membantu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menekan pengaruh negatif westernisasi, globalisasi, modernisasi, dan teknologi informasi. Hal itu diungkap Staf Khusus Dewan Ketua Pengarah BPIP, Dr Lia Kian, dalam pertemuan dengan perwakilan Kesbangpol dari 11 Provinsi Wilayah Barat Indonesia, Rabu Kemarin.
"Esensi dari pertemuan ini adalah bagaimana peran Kesbangpol lebih dilibatkan di daerah," kata dia.
BPIP, kata dia, berharap pengaruh negatif itu melalui peran Kesbangpol akan secara perlahan menghilang. Apabila dibiarkan itu akan berbahaya. "Harapan kami ya lebih baik hilang sama sekali pengaruh tersebut," ucapnya.
Kian mengungkap, secara lembaga BPIP tidak memiliki struktur di daerah. Sementara, Kesbangpol merupakan bagian dari struktur daerah. " Di sini peran Kesbangpol untuk membantu kami," kata dia.
Namun, kata dia, BPIP tidak langsung begitu saja berkordinasi dengan Kesbangpol. Karena, secara struktur Kesbangpol berada di bawah Pemerintah Provinsi. Lalu, kordinasi pemerintah Provinsi berada pada Kementerian Dalam Negeri.
"Jadi kami sebelumnya sudah Mou dengan kemendagri," kata dia.
Pola kerjasama yang terbangun, kata dia, meliputi tiga aspek yakni instusional, struktural, dan kultural. Secara institusi, BPIP sudah melakukannya dengan lembaga atau kementerian teknis terkait. "Karena BPIP ini kan lembaga seringkat menteri maka perlu menggandeng lembaga dan kementerian melalui Mou," kata dia.
Kerjasama berlanjut pada pendekatan struktural. Seperti misal, ormas keagamaan, ormas, lembaga swadaya masyarakat, media massa, aktivis, dan lainnya. Baru pendekatan lain dilakukan yakni pendekatan kultural.
"Kita hidupkan lagi kearifan lokal," kata dia.
Ketiga pendekatan yang dilakukan pada dasarnya untuk strategi BPIP menghadapi radikalisme, teorisme, dan separtisme. "Jadi, BPIP bukan lembaga teknis tetapi lembaga strategis," kata dia.
Sebelumnya, BPIP bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri RI mengumpulkan jajaran Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) wilayah barat Indonesia untuk membumikan Pancasila.
Direktur Hubungan Antara Lembaga dan Kerjasama BPIP Elfrida Herawati Siregar menyebut pertemuan tersebut untuk menyamakan visi dan misi nilai Pancasila di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Untuk itu, BPIP dan Kesbangpol wilayah barat yakni Sumatera serta Kalimantan berupaya menyamakan langkah untuk menciptakan suasana demokrasi yang bersandarkan nilai-nilai Pancasila, atau Pancasila.
"Jadi kita satu irama di dalam pembinaan pendidikan Pancasila, menyadarkan pancasila untuk mengamalkan sila keempat dengan sebaik-baiknyanya dalam rangka supaya tidak terjadi lagi, salah satunya mempolitisasi identitas," kata Elfrida.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
