REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Golkar Ace Hasan Syadzilly mempertanyakan maksud akomodasi dan rekonsiliasi dari politikus yang tadinya mendukung Bambang Soesatyo (Bamsoet). Ia menyebut, tidak ada urgensi akomodasi dalam penyusunan formatur kepengurusan Golkar.
"Tidaklah, konteksnya kemarin kan tidak ada DPD dukung Bamsoet, kan base-nya pemilik suara, ini kan DPD - DPD tingkat 1. Kan mereka tidak ada yang dukung Bamsoet lalu siapa yang mau diakomodasi," kata Demisioner Ketua DPP Golkar ini di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (5/12).
Ace pun menyayangkan para politikus pendukung Bambang Soesatyo yang tak hadir di rangkaian musyawarah nasional (Munas) Golkar, seperti Robert Joppy Kardinal, dan Nusron Wahid. Menurut Ace, seharusnya mereka tetap hadir dan memberikan sumbangsih pemikiran di munas.
"Harusnya kan berbaur berdiskusi jadi bagian dari proses munas kan tidak cuma pemilihan ketum tapi gagasan apa yang ditawarkan buat Golkar," kata Ace.
Ace menilai, pihaknya tak perlu mengundang para politikus pendukung Bamsoet untuk hadir secara khusus dalam Munas. Sebagai kader Golkar, kata Ace, mereka bisa hadir langsung bila menginginkan rekonsiliasi total. "Ya nggak masa kayak anak kecil sih," ujar dia.
Terkait perombakan formatur untuk mengakomodasi kubu Bamsoet, Ace memilih tak berspekulasi. Ia pun belum bisa memastikan apakah posisi ketua umum yang dimunculkan dalam munas ini diperuntukkan bagi Bamsoet.
Kubu Bambang Soesatyo (Bamsoet) menunggu perwujudan dari kepengurusan bersama sebagai buah rekonsiliasi dan mundurnya Bamsoet dari kontestasi calon ketua umum Golkar. Kubu Bamsoet meminta komitmen itu diwujudkan Airlangga Hartarto, yang kini sudah diaklamasi sebagai Ketua Umum Golkar.
Ketua Tim Sukses Bamsoet Ahmadi Noor Supit mengatakan, wujud konkret rekonsiliasi adalah memberikan porsi khusus untuk para politikus pendukung Bamsoet.
Menurut Supit, kubu Bamsoet saat ini lebih pada bersikap pasif. Ia berharap, Airlangga benar-benar mewujudkan komitmen mengajak para politikus yang tadinya mendukung Bamsoet untuk mendapat posisi di Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Ikuti Whatsapp Channel Republika