REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus senior Golkar Agun Gunanjar mengungkapkan bahwa pemilihan ketua umum dalam Musyawarah Nasional (Munas) partai selalu mendapatkan intervensi eksekutif. Hal tersebut diungkapkan Agun menyusul adanya tudingan tiga menteri presiden yang menekan beberapa kepala daerah dan DPD untuk memberikan dukungan kepada Airlangga Hartanto.
"Merespons soal itu saya tidak tahu menahu, tapi saya berangkat dari pengalaman dan pengalaman selama ini Golkar selalu saja dintervensi oleh kekuasaan negara, oleh eksekutif," kata Agun Gunanjar di Jakarta, Jumat (29/11).
Agun menjelaskan, intervensi yang dia maksud tidak datang secara langsung dari presiden. Kendati, dia mengimbau jika memang benar ada campur tangan dari pembantu presiden agar menghentikan intervensi tersebut demi kemajuan partai dan atas kecintaan terhadap demokrasi.
"Jadi bangun partai politik yang kuat dengan cara memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada pemegang hak kedaulatan rakyat," katanya.
Sebelumnya, loyalis kubu Bambang Soesatyo (Bamsoet) Syamsul Rizal mengatakan bahwa menteri tersebut menelpon beberapa kepala daerah kader Golkar dan meminta agar DPD di bawahnya mendukung Airlangga. Cara-cara tersebut tidak hanya di satu provinsi, tetapi juga di provinsi lain.
Saat dicecar provinsi mana yang dimaksud, Syamsul enggan membeberkan. Ia tak ingin kepala daerah tersebut nantinya jadi korban. Meski demikian, dia memastikan bahwa perbuatan itu benar adanya.
Selain Pratikno, ada dua menteri lagi yang ikut menekan pengurus partai Golkar di daerah untuk memilih Airlangga sebagai calon ketua umum Partai Golkar 2019-2024. Namun, ia enggan menyebut siapa menteri yang dimaksud.
"Ada tiga pembantu presiden, yang satu itu kader Golkar, yang satu akademisi, yang satu partai lain," ujarnya.
Syamsul menduga Presiden Jokowi tidak mengetahui bahwa ada menterinya yang dijadikan alat untuk menekan DPD I partai Golkar elalui kepala-kepala daerahnya. Hal itu lantaran sejak awal Jokowi menegaskan tidak akan mencampuri urusan internal Partai Golkar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika