REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Politikus Partai Demokrat, Didik Mukrianto menilai wacana pemilihan umum (pemilu) tidak langsung, bisa membuka lebar ruang oligarki untuk tumbuh subur. Kemudian juga bisa merampas hak dan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung. Tidak hanya bagi pemilihan presiden (pilpres) tapi juga pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Apabila oligarki sudah menguasai demokrasi maka bisa dipastikan, cita-cita terwujudnya pemerataan kekuasaan dan kemakmuran rakyat semakin jauh. Makin dalamnya jurang antara si kaya dan si miskin," ujar Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam pesan singkatnya kepada Republika.co.id, Jumat (29/11).
Lanjut Didik, dengan alasan apapun juga, tidak seharusnya para elit politik membiarkan bahkan menjadi pupuk tumbuh suburnya oligarki. Jangan sampai juga oligarki demokrasi berlindung di balik mayoritas dan kekuasaan. Menurutnya, jika ini dibiarkan maka tidak bisa terhindarkan bandul demokrasi akan bergeser kepada ke oligarki.
"Pergeseran bandul ini pasti juga akan berhadapan dengan kekuatan pecinta demokrasi. Civil society dan pejuang demokrasi akan dengan mudah membangun “koalisi baru” yaitu koalisi pro demokrasi," tegasnya.
Kemudian, jika pergeseran bandul demokrasi semakin masif menuju oligarki bisa dipastikan akan saling berhadapan kutub pro demokrasi melawan koalisi anti demokrasi. Namun oligarki demokrasi bisa dicegah jika penguasa tidak bermain-main dengan para oligarkh. Maka pada situasi inilah partai politik sebagai bagian pilar demokrasi akan diuji komitmen dan keberpihakannya.
"Semestinya tidak ada satupun partai politik yang rela apabila demokrasi direduksi dan didegradasi. Bahkan idealnya partai politik tidak akan membiarkan bandul demokrasi bergeser menuju arah oligarki," tutur Didik.
Lebih lanjut, Didik menegaskan, jika memang pemilihan langsung perlu penyempuraan, sudah seharusnya dilakukan perbaikan bukan menggeser bandul demokrasi. Karena selama sudah berjalan baik, berjalan demokratis dan fair. Sebagai contoh, selama 10 tahun era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), demokrasi tumbuh subur.
"Rakyat pun menikmati demokrasi dengan kesukacitaannya dalam memilih pemimpinnya secara langsung. Rakyat juga diberikan ruang dan hak selebar-lebarnya untuk menjadi bagian dari kompetisi," klaim Didik.
Selanjutnya, kata Didik, jika para oligarki terus membangun sekutu untuk mendestruksi demokrasi menuju bandul oligraki, maka Partai Demokrat akan memastikan dirinya menjadi pemimpin pro demokrasi. Sebab jika sampai oligarki menguasai dan mengontrol sistem demokrasi, maka jangan salahkan kalau oligarki demokrasi akan abai terhadap kebutuhan dan kepentingan rakyat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
