REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Donny Charles Go menyatakan, permasalahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi "pekerjaan rumah" pada 2020. Meskipun penanganan Karhutla pada 2019 yang dilakukan sudah jauh lebih baik dari 2018, tetapi jumlah titik panas dan lahan yang terbakar jauh lebih banyak.

"Sehingga, (hal itu) menjadi pekerjaan rumah di tahun 2020 mendatang," kata Donny Charles Go di Pontianak, Kamis (28/11).

Apalagi, ia mengatakan, penangan Karhutla di Kalbar lebih efektif dengan dikeluarkannya pergub, sehingga lebih bisa maksimal. "Ke depan kita harus bicara pencegahan Karhutla bukan saat terjadi kebakaran saja, melainkan di musim hujan juga harus sudah berupaya dalam mencegahnya," katanya.

Polda Kalbar mencatat sudah menangani sebanyak 100 perkara pada 2019. Sebanyak 68 kasus jadi laporan polisi, dari jumlah itu sebanyak 77 orang ditetapkan sebagai tersangka, katanya.

"Pekerjaan rumah ke depan memang Karhutla, apalagi penyebabnya hanya dua, yakni oleh perorangan atau korporasi," kata Kabid Humas Polda Kalbar.

Sebelumnya, Wagub Kalbar, Ria Norsan mengatakan berdasarkan perhitungan satelit landsat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas lahan terbakar di Provinsi Kalbar sampai dengan 31 Oktober 2019 mencapai 127.462 hektare. Sebagai bahan informasi, katanya, berdasarkan pantauan Satelit LAPAN di Provinsi Kalbar sampai 31 Oktober 2019 terpantau 25.858 hotspot.

Adapun empat Kabupaten dengan jumlah titik panas terbanyak berturut-turut yaitu Kabupaten Ketapang (11.840 titik), Kabupaten Sintang (2.624 titik), Kabupaten Sanggau (2.237 titik) dan Kabupaten Kubu Raya (1.724 titik). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kata Ria Norsan yang ditunjuk sebagai Dansatgas Karhutla Kalbar, terjadi peningkatan hotspot dan luas luas lahan terbakar, hal tersebut dipicu kondisi kemarau panjang yang melanda lndonesia.

"Kondisi kemarau panjang mengakibatkan bahan bakaran api (gambut, semak dan pohon) menjadi sangat kering dan dimanfaatkan oleh segelintir oknum untuk membersihkan lahan," tuturnya.

Dia mengatakan, pemerintah, baik pusat maupun daerah telah bekerja keras untuk mengurangi atau mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk Satgas Gabungan Kathutla berjumlah 1512 personel yang terdiri dari 1.000 orang personil TNI, 205 orang personel Polri, 102 orang anggota BPBD dan 205 orang anggota masyarakat dan ditempatkan di 100 desa/kelurahan rawan kebakaran hutan dan lahan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika