REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan, Prabowo Subianto tak tahu menahu isi pidato yang disampaikan Rektor Universitas Pertahanan (Unhan). Menurutnya, Prabowo tidak dikonfirmasi terkait isi pidato itu.
"Terkait dengan pidato yang disampaikan Rektor Unhan, Pak Prabowo tidak tahu menahu terkait dengan isi pidato tersebut, Pak Menteri Pertahanan tidak dikonfirmasi terkait isi pidato tersebut," ujar Dahnil melalui pesan singkat, Senin (25/11).
Dahnil menerangkan, ideologi apa pun yang mengancam Pancasila harus dilawan dan siapa pun yang mengancam Ideologi Pancasila adalah ancaman serius bagi negara. Prabowo, kata dia, mendorong sekolah-sekolah terus diajarkan dengan intensif ideologi bangsa Indonesia, yakni Pancasila.
"Dan semaksimal mungkin untuk mereduksir dendam sejarah, kita harus bergerak maju memikirkan kemajuan bersama," tuturnya.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad pun ikut mengklarifikasi bahwa pidato Rektor Universitas Pertahanan dalam sebuah diskusi tentang PKI yang mengatasnamakan Menteri Pertahanan, dibacakan tanpa persetujuan Prabowo Subianto.
"Naskah pidato tersebut tidak ada konfirmasi, tidak ada persetujuan dan tidak diberikan kewenangan mengatasnamakan Menhan," kata Dasco di Jakarta, Ahad (25/11).
Karena itu, Dasco menilai, pernyataan Rektor Unhan Letnan Jenderal TNI Tri Legionosuko tentang PKI dan Gerakan 30 September 1965, merupakan pendapat pribadi Rektor Unhan. Dasco mengatakan, Prabowo berhalangan hadir dalam diskusi panel buku bertajuk "PKI Dalang dan Pelaku Kudeta G30S/65" di Gedung Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, Sabtu (23/11).
"Dalam acara itu, Prabowo sebagai Menhan tidak hadir namun yang membacakan pidato adalah Rektor Universitas Pertahanan yang mengatasnamakan Prabowo sebagai Menhan," ujarnya.
Dia menjelaskan, setelah pihaknya melakukan kroscek, ternyata naskah pidato tersebut tidak ada konfirmasi dan tidak ada persetujuan serta tidak diberikan kewenangan mengatasnamakan Menhan.
Prabowo sebelumnya diagendakan hadir membuka acara bedah buku dan diskusi panel "PKI Dalang dan Pelaku Kudeta G30S/1965" di Gedung Lemhanas. Namun, ia berhalangan hadir dan diwakili oleh Tri Legionosuko.
Prabowo yang diwakili oleh Tri menyampaikan runtuhnya Uni Soviet sebagai negara komunis tak serta merta membuat ideologi tersebut hilang. Justru, itu berkembang di dua negara lainnya seperti Kuba dan Republik Rakyat China.
Komunisme juga telah mencatatkan lembaran hitam dalam sejarah Indonesia. Karena secara nyata, kata Prabowo, telah terbukti beberapa kali berupaya merobohkan kekuasaan Republik Indonesia yang sah.
"Salah satunya gerakan 30 September 1965 yang merupakan gerakan dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno yang sah dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis," ujar Prabowo diwakili Tri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
