REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro, Ali Mansur

PT. Pertamina (Persero) dijadwalkan akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) pada Senin (25/11). RUPS ini akan mengesahkan pengangkatan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama perusahaan migas plat merah tersebut.

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mewanti-wanti soal gaya berkomunikasi Ahok usai ditunjuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebagai komisaris utama PT Pertamina (Persero). Ia pun meminta agar Erick mengingatkan Ahok soal gaya komunikasinya di perusahaan yang ia pimpin nanti.

"Jangan lagi komunikasi petantang-petenteng, atau mengeluarkan kata-kata kotor sewaktu jadi gubernur DKI kembali diulang oleh Pak Ahok," kata Andre saat ditemui beberapa waktu lalu.

Ia menegaskan, bahwa dirinya dan anggota Komisi VI lainnya akan mengawasi kinerja dan perilaku mantan gubernur DKI Jakarta tersebut. Menurutnya, Komisi VI tidak akan segan-segan akan merekomendasikan kepada Erick agar siapapun yang bekerja amburadul untuk dipecat, termasuk Ahok.

"Kita akan kontrol di Komisi VI," ujar politikus Partai Gerindra tersebut.

Terkait apa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Ahok di Pertamina, menurutnya Ahok harus memastikan, bahwa tugas dan tanggung jawab yang diberikan Kementerian BUMN betul-betul bisa dilaksanakan. Ia meminta agar Ahok bisa membuat Pertamina lebih transparan, dan profesional.

"Semoga tercapai, kita tunggu saja apakah Pak Ahok mampu atau hanya sebatas kursi empuk bagi Ahok karena dekat dengan presiden. Kursi empuk itu kan kita tahu gajinya besar, dan Pak Ahok menerima fasilitas yang luar biasa dan jauh lebih besar fasilitas dari menteri bahkan anggota DPR," tuturnya.

Anggota Komisi VI lainnya, Achmad Baidowi juga meminta Ahok bisa mengubah gaya komunikasinya. "Ahok harus mengubah pola komunikasi dengan lebih mengedepankan empati bukan emosi dalam memimpin lembaga," ujar Baidowi, Kamis (14/11).

Sebab, lanjut Baidowi, setiap persoalan bisa diselesaikan dengan baik-baik saja tanpa harus dengan emosi. Kemudian, karena BUMN harus steril dari parpol, maka Ahok harus mundur dari parpol. Saat ini Ahok tercatat sebagai politikus PDI Perjuangan.

Kemudian, kata Baidowi, untuk menjawab keraguan publik, maka harus ada target waktu dan target pencapaian kinerja. Apalagi jika penempatannya nanti di BUMN yang perlu penanganan serius,"

"Yang perlu dijelaskan kepada publik bahwa persoalan di DKI yang sempat polemik sudah selesai. Sehingga tidak memunculkan kecurigaan lagi," kata Baidowi.

Menteri BUMN Erick Thohir, sebelumnya telah memaklumi adanya pro dan kontra dipilihnya Ahok sebagai komisaris utama PT Pertamina. Penolakan terhadap Ahok yang mengisi jabatan di Pertamina juga datang dari serikat pekerja perusahaan

"Pro kontra tidak hanya Pak Basuki. Saya sendiri ada pro kontra, Pak Chandra (komut BTN). Kasih kesempatan kita bekerja dan lihat hasilnya. Kadang kita suudzon (buruk sangka), orang ini begini-begini tanpa melihat hasil," ujar Erick di Istana Negara, Jumat (22/11).

Erick menambahkan, prinsip kerja Kementerian BUMN saat ini adalah cakap bekerja. Itu menjadi salah satu alasan perampingan yang sempat ia lakukan di tubuh Kementerian BUMN beberapa waktu lalu.

Polemik tak perlu berlarut

Peneliti dari Parameter Research Cansultant, Edison Lapalelo, menyatakan, pro dan kontra atas ditunjuknya Ahok sebagai komisaris utama Pertamina tidak perlu berlanjut. Polemik hanya akan terus menimbulkan perpecahan.

"Saya kira ini yang harus kita cermati sehingga jangan kita tempatkan Ahok sebagai orang yang menjadi monster yang menakutkan atau sebaliknya menjadi dewa bagi orang-orang tertentu," kata Edison, Kamis (21/11).

Seharusnya, kata dia, Ahok ditempatkan secara proposional yang sama dalam hak sebagai warga Negara Indonesia. Artinya dianggap atau dipandang professional dalam hal ini dan tidak melanggar atau menabrak aturan-aturan normatif di Indonesia.

"Jadi ya silakan saja Ahok diangkat sebagai Direktur BUMN, tetapi kalau tidak memenuhi aturan maka tidak perlu diangkat atau dilantik," tutur dia.

Sementara soal adanya permintaan Ahok untuk mundur dari PDI Perjuangan jika benar diangkat jadi pimpinan Pertamina, kata Edison, hal itu dikembalikan pada aturan di BUMN. Ia berharap BUMN bisa menjelaskan kepada publik apakah wacana Ahok ini melanggar aturan atau tidak supaya masyarakat ini tahu bahwa Ahok ini melanggar aturan atau tidak.

"Tidak usah kita membangun narasi bahwa yang menolak Ahok ini adalah orang-orang yang ada di dalam lingkaran yang tidak baik alias suka korupsi atau sebaliknya yang menerima dan mendukungnya Ahok adalah orang-orang baik di dalam lingkaran tidak korupsi," urai dia.

Edison mengatakan, Ahok jangan di jadikan korban dari dua persepsi yang berbeda kalau tidak di perjelas di publik. Karena akan timbul prasangka asumsi, bahwa Ahok jadi umpan, mana orang orang yang sudah berkawan mana orang orang masih melawan.

Perjalanan Ahok dalam Kasus Penistaan Agama

Ikuti Whatsapp Channel Republika