REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelar rapat koordinasi dalam rangka mensukseskan lima prioritas pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia maju dan penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun anggaran (TA) 2020 di Grand City Convex Surabaya, Jumat (22/11). Khofifah meminta bupati/ wali kota dalam menggunakan DIPA harus bisa tersampaikan kepada penerima manfaat.
“Pastikan DIPA maupun dana desa sampai pada penerima manfaat. Tidak hanya terkirim, tetapi sampai kepada penerima manfaat. Diumpamakan jika kita mengirim pesan WA bukan hanya 'sent' saja tapi harus 'delivered' pada penerima,” ujar Khofifah.
Khofifah menjelaskan, penyerahan DIPA kepada bupati/ wali kota ini juga disertai transfer alokasi dana yang harus sampai ke desa. Total DAK dan alokasi dana transfer daerah dan desa se-Jatim jumlahnya mencapai Rp. 79,31 triliun.
"Penyerahan DIPA ini diberikan guna menjalankan program prioritas pembangunan nasional 2019-2024 untuk mewujudkan Indonesia Maju pada tahun 2045," ujar Khofifah.
Khofifah menjelaskan, ada lima program prioritas Presiden Jokowi yang ditekankan dalam lima tahun ke depan. Yaitu mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, penyederhanaan regulasi dan peraturan perundangan, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi.
“Pada posisi ini, tentu kita berharap sesuai juga pesan Bapak Presiden. Segerakan proses penyiapan semuanya termasuk yang harus lelang. Silakan segera dilakukan lelang. Jangan diakhir-akhir tahun anggaran kemudian masih ada anggaran yang belum teserap karena proses lelangnya yang belum selesai,” kata Khofifah.
Khofifah menyatakan, Rakor ini merupakan sarana dalam membangun sinergitas sekaligus untuk membreakdown program prioritas nasional. Masing-masing daerah diharapkan ada tindak lanjut dari rakornas tersebut.
“Ini penting untuk memberseiringkan antara seluruh program nasional dengan program yang dimiliki provinsi, maupun kabupaten/kota sampai tingkat desa dan kelurahan. Agar seluruh program nyambung dari pemerintah pusat sampai desa,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
