Rabu 20 Nov 2019 14:16 WIB

Pemprov Jatim Sahkan UMK Jatim 2020

UMK Kota Surabaya menjadi yang tertinggi dibanding kabupaten/ kota lain di Jatim

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Esthi Maharani
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengesahkan upah minimum kabupaten/ kota (UMK) 2020 pada Rabu (20/11). Kota Surabaya masih menjadi yang tertinggi dibanding kabupaten/ kota lainnya dengan besaran Rp4.2 juta. Sedangkan UMK terendah ialah di Kabupaten Magetan dengan besaran Rp1,9 juta.

Khofifah berharap penetapan ini bisa memuaskan semua pihak. Ia juga berharap penetapan UMK ini bisa mendorong pekerja di Jatim menkadi lebih produktif. "Semoga semua berjalan dengan baik, konstruktif, dan produktif," kata Khofifah di Kantor Gubernur Jatim, Surabaya, Rabu (20/11).

Ketua Dewan Pengupahan Jatim, Achmad Fauzie mengatakan UMK 2020 telah ditandatangani Gubernur Jatim sejak Selasa (19/11) malam. Penetapannya sesuai UU 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, dan PP No 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

Proses penetapan UMK, diawali dengan bupati/wali kota menyampaikan usulan ke Dewan Pengupahan Jatim. "Karena sepenuhnya naik 8,51 persen dari nilai UMK sebelumnya," ujar Fauzie.

Berikut rincian UMK di Jatim pada2020:

1. Kota Surabaya Rp4.200.479,19

2. Kab. Gresik : Rp4.197,030,51

3. Kab. Sidoarjo : Rp4.193,581,85

4. Kab. Pasuruan : Rp4.190,133,19

5. Kab. Mojokerto : Rp4.179,787,17

6. Kab. Malang : Rp3.018.530,66.

7. Kota Malang : Rp2.895.502,74.

8. Kota Batu : Rp2.794.800,00.

9. Kota Pasuruan : Rp2.794,801,59

10. Kab. Jombang : Rp2.654.095,87.

11. Kab. Tuban : Rp2.532.234,77.

12. Kab. Probolinggo : Rp2.503.265,94.

13. Kota Mojokerto : Rp2.456,302,97

14. Kab. Lamongan : Rp2.423,724,77

15. Kab. Jember : Rp2.355.662,90.

16. Kota Probolinggo : Rp2.319,796,75

17. Kab. Banyuwangi : Rp2.314.278,87.

18. Kota Kediri : Rp2.060.925,00.

19. Kab. Bojonegoro : Rp2.016.780,00.

20. Kab. Kediri : Rp2.008.504,16.

21. Kab. Lumajang : Rp1.982.295,10.

22. Kab. Tulungagung : Rp1.958.844,16.

23. Kab. Bondowoso : Rp1.954.705,75.

24. Kab. Bangkalan : Rp1.954.705,75.

25. Kab. Nganjuk : Rp1.954.705,75.

26. Kab. Blitar : Rp1.954.705,75.

27. Kab. Sumenep : Rp1.954.705,75.

28. Kota Madiun : Rp1.954.705,75.

29. Kota Blitar : Rp1.954.635,76.

30. Kab. Sampang : Rp1.913.321,73.

31. Kab. Situbondo : Rp1.913.321,73.

32. Kab. Pamekasan : Rp1.913.321,73.

33. Kab. Madiun : Rp1.913.321,73.

34. Kab. Ngawi : Rp1.913.321,73.

35. Kab. Ponorogo : Rp1.913.321,73.

36. Kab. Pacitan : Rp1.913.321,73.

37. Kab. Trenggalek : Rp1.913.321,73.

38. Kab. Magetan : Rp1.913.321,73.

Advertisement
Berita Terkait
Soal Pilgub Jatim 2024, PDIP Akui Telah Berkomunikasi dengan Khofifah
News - 31 March 2024, 23:37
Soal Pilgub Jatim 2024, PDIP Akui Telah Berkomunikasi dengan Khofifah
Khofifah <em>Nyoblos</em> Bersama Tiga Putranya
Rejogja - 14 February 2024, 13:55
Khofifah Nyoblos Bersama Tiga Putranya
Khofifah Minta Maaf Atas Potensi Macet Selama Perayaan Harlah Ke-78 Muslimat NU di GBK
Khazanah - 19 January 2024, 20:29
Khofifah Minta Maaf Atas Potensi Macet Selama Perayaan Harlah Ke-78 Muslimat NU di GBK
Khofifah Peroleh Penghargaan dari Minhaj-ul-Qur'an International
Khazanah - 28 August 2023, 18:59
Khofifah Peroleh Penghargaan dari Minhaj-ul-Qur'an International
Pemprov Jatim Bangun PLTS di 25 Pesantren
Khazanah - 28 August 2023, 16:45
Pemprov Jatim Bangun PLTS di 25 Pesantren
Khofifah Dorong Peningkatan Jumlah RPH Halal
Ekonomi - 11 April 2023, 15:46
Khofifah Dorong Peningkatan Jumlah RPH Halal
Khofifah Sebut KPK Bawa <em>Flashdisk</em> dari Ruang Kerja Sekda Jatim
Nasional - 22 December 2022, 09:28
Khofifah Sebut KPK Bawa Flashdisk dari Ruang Kerja Sekda Jatim
Khofifah Sebut tidak Ada Berkas yang Dibawa KPK dari Ruangannya
Nasional - 22 December 2022, 09:18
Khofifah Sebut tidak Ada Berkas yang Dibawa KPK dari Ruangannya
Yuk Ngaji Hari Ini
وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَاۤءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْۗ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ
Dan orang-orang yang mendustakan tanda-tanda (kekuasaan) Kami dan (mendustakan) adanya pertemuan akhirat, sia-sialah amal mereka. Mereka diberi balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

(QS. Al-A'raf ayat 147)
Berita Lainnya
Ketua majelis hakim Heddy Lugito memimpin sidang lanjutan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang melibatkan Ketua dan Anggota KPU RI di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (15/1/2024). Persidangan yang beragendakan pemeriksaan saksi ahli ini terkait dugaan pelanggaran kode etik KPU karena telah menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemilu Kita - Rabu , 01 May 2024, 14:33 WIB
DKPP Mengaku Masih Verifikasi Materiil Laporan Dugaan Tindakan Asusila Ketua KPU Hasyim
Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat menghadiri acara halalbihalal sekaligus pembubaran Timnas AMIN di kediaman Anies di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (30/4/2024).
Pemilu Kita - Rabu , 01 May 2024, 14:20 WIB
Presiden PKS Tegaskan Partainya Belum Memutuskan Nama Bakal Cagub di Pilkada Jakarta
Relawan Chepy Aprianto ditolak saat daftarkan calonnya tersebut dalam penjaringan Cabup ke DPD NasDem
Pemilu Kita - Rabu , 01 May 2024, 10:02 WIB
Daftarkan Chepy Aprianto, LMN dan Simpatisan Ditolak DPD NasDem Subang
Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
Pemilu Kita - Selasa , 30 Apr 2024, 16:11 WIB
Anies Mengaku akan Jeda dari Urusan Politik Usai Timnas AMIN Bubar
Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) bersama Hakim MK Daniel Yusmic P Foekh (kiri) dan Guntur Hamzah saat memimpin jalannya sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (29/4/2024). Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilu legislatif 2024 untuk anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota. Sebanyak 297 perkara yang dimohonkan oleh partai politik dan perseorangan tersebut dibagi dalam tiga panel yang dipimpin oleh tiga hakim yang memutuskan PHPU untuk Pileg 2024.
Pemilu Kita - Selasa , 30 Apr 2024, 15:01 WIB
Tak Mampu Bayar Pengacara, Caleg Gerindra Ajukan Sengketa Pileg tanpa Kuasa Hukum
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Terkini Nasional
Advertisement