REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap badan publik terus meningkatkan keterbukaan dan transparansi kepada masyarakat. Menurut Ma'ruf, tantangan badan publik ke depan agar dapat terus terpercaya adalah dengan tidak terbatasnya akses informasi kepada publik.

Namun yang terpenting, Ma'ruf menekankan konten informasi yang didapat masyarakat harus berkualitas. Itu disampaikan Ma'ruf saat memberi sambutan dalam acara penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (21/11)

"Tantangan ke depan tidak terbatas pada akses informasi namun pada konten informasi yang harus ditingkatkan kualitasnya," ujar Ma'ruf.

Menurut Ma'ruf, informasi publik merupakan hak masyarakat sebagaimana diatur dalam UUD 1845. Karenanya, memberikan informasi publik merupakan kewajiban badan publik. Untuk itu, Ma'ruf pun meminta kepada pimpinan badan publik, dapat meningkatkan kualitas konten informasi yang disampaikan.

"Karena masyarakat berhak menerima informasi yang akurat dan benar. Badan publik harus mampu jadi rujukan masyarakat dalam mendapatkan informasi," kata Ma'ruf.

Apalagi, badan publik, kata Ma'ruf, sekaligus ujung tombak penangkal hoaks, miss informasi, atau disinformasi yang dapat menyesatkan masyarakat. Ma'ruf melanjutkan, apalagi dengan perkembangan teknologi saat ini masyarakat bukan lagi pasif sebagai penerima informasi melainkan aktif sebagai penyebar informasi.

"Kalau saat ini masih 74,37 persen ini menurut informasi yang kami terima badan publik dan baru 9,58 persen diantaranya memenuhi kualifikasi informatif maka saya harapkan tahun-tanun mendatang dapat lebih ditingkatkan lagi," ujar Ma'ruf.

Dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik hari ini sejumlah kategori mendapatkan kualifikasi informatif beberapa diantaranya:

Kategori Badan Publik Kementerian: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kominfo, Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Riset

Kategori Pemerintah Provinsi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kalimantan Barat, Pemerintah NTB, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Sumbar, Pemerintah Sumut.

Kategori Partai Politik: PDI Perjuangan

Ikuti Whatsapp Channel Republika