REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hingga Selasa (19/11), sudah tidak ada lagi warga yang mengungsi setelah gempa dengan magnitudo (M) 7,1 mengguncang wilayah Ternate, Maluku Utara (Malut) pada beberapa waktu lalu.
"Warga yang sempat mengungsi kemudian memutuskan kembali ke rumah mereka," ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Rabu (20/11).
Dia menambahkan, sebelumnya 21 KK mengungsi di halaman sekolah kenengah atas (SMA) 11 yang berlokasi di dataran tinggi dan sejumlah warga tadi mengungsi hanya pada malam hari. "Mereka khawatir dengan gempa susulan dan potensi bahaya tsunami," katanya.
Sedangkan kerusakan pada tempat hunian, kata dia, data BPBD setempat mencatat 39 rumah mengalami rusak ringan dengan rincian per wilayah Kelurahan Mayau 20 unit, Lelewi sembilan, Bido delapan, Perum Bersatu dua unit.
Dia menambahkan, kerusakan juga menyasar pada fasilitas perbankan dan fasilitas sosial seperti gereja, sekolah, dan puskesmas.
Data BPBD per 19 November 2019 mencatat kerusakan per wilayah sebagai berikut Kelurahan Mayau berupa sekolah 2 unit, gereja satu, puskesmas satu, dan bank satu, serta Kelurahan Lelewi dan Bido masing-masing gereja satu unit.
Sementara itu, dia menyebutkan gempa juga berdampak pada wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Masing-masing wilayah kabupaten tersebut terdapat satu unit kantor dan dua rumah dengan kategori rusak ringan.
"Dua orang yang terluka dari Kelurahan Mayau telah mendapatkan perawatan, nereka mengalami luka ringan. Tidak ada korban meninggal pascagempa yang berlokasi 137 km barat laut Jailolo, Maluku Utara dengan kedalaman 173 km tersebut," ujarnya.
Dia menambahkan, pemerintah daerah khususnya Kota Ternate telah menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi selama tujuh hari, terhitung dari 15 November hingga 21 November 2019.
Pos komando Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi juga telah diaktifkan dan beroperasi di Kantor BPBD Kota Ternate. Sedangkan terkait upaya taktis operasional, pos lapangan didirikan di Kantor Camat Batang Dua yang ada di Pulau Mayau.
Merespons penanganan darurat di lapangan, BNPB memberikan dukungan dana siap pakai (DSP) sebesar Rp 250 juta.
Selain itu, Tim Reaksi Cepat (TRC) BNPB juga memberikan bantuan logistik kebutuhan dasar kepada BPBD Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara. Bantuan tersebut berupa food item dan non-food item.
"Selama berada di lokasi terdampak, tim reaksi cepat (TRC) mencatat beberapa kendala dalam upaya penanganan, seperti transportasi laut yang terbatas dan cuaca yang tidak menentu, jaringan komunikasi dan juga anggaran pemerintah daerah setempat jelang akhir tahun," katanya.
Belajar dari kejadian gempa yang terjadi pada 14 November 2019 tersebut, dia menyebutkan penyiapan sistem peringatan dini serta rambu dan jalur evakuasi, khususnya di Kecamatan Batang Dua (Pulau Mayau) menjadi salah satu rekomendasi TRC BNPB.
"Di samping itu, upaya edukasi kepada warga setempat untuk membangun kesiapsiagaan menghadapi potensi bahaya gempa dan tsunami," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
