REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Diskursus tentang pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke DPRD menuai pro dan kontra. Tidak sedikit para politikus yang menolak jika Pilkada di semua tingkatan dipilih oleh DPRD.

Inisiator Partai Gelombang Rakyat (Gelora), Fahri Hamzah mengusulkan agar hanya bupati dan wali kota yang dipilih langsung. Menurutnya, perubahan cara memilih kepala daerah tergantung desainnya.

Ia mengusulkan agar otonomi hanya di tingkat II saja. "Otonomi di tingkat I ditiadakan saja. Jadi Gubernur tidak perlu dipilih secara langsung," ujar Fahri dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/11).

Apalagi, lanjut Fahri, selama negara tak terlibat dalam pembiayaan kampanye politik para kepala daerah atau calon legislatif, maka semua orang sibuk mencari keuntungan dari korupsi politik. Mereka tidak memikirkan akarnya terkait pembiayaan politik.

“Perjuangan mereka adalah perjuangan pribadi. Akibatnya kecampur kepentingan pribadi dan negara. Mestinya negara mengatur secara ketat, pembiayaannya,” jelas Mantan Wakil DPR RI tersebut.

Fahri menambahkan, seharusnya dari awal itu negara mengatur secara ketat mengenai pembiayaan politik. Mulai dari pembiayaannya untuk apa? Apakah yang digunakan uang swasta atau negara?.

"Kalau ternyata dia dibiayai oleh swasta dan swasta itu ternyata secara personal dia bantu itu masuk conflict of Interest. Makanya Seharusnya dari awal itu negara mengatur secara ketat ini pembiayaannya," ungkap Fahri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika