REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Dedi Mulyadi menyarankan agar partainya mengedepankan asas musyawarah mufakat menjelang pelaksanaan musyawarah nasional pada Desember. Hal itu bertujuan untuk menghindari kegaduhan di internal partai.
"Saya berpendapat untuk menghindari kegaduhan Golkar harus mengedepankan asas musyawarah mufakat. Asas itu adalah memusyawarahkan Pak Airlangga Hartarto untuk jadi Ketum Golkar 2019—2024," kata Dedi Mulyadi di Jakarta, Kamis (14/11).
Dedi yang juga Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat itu mengatakan, bahwa Presiden Jokowi telah menyampaikan, Golkar merupakan partai tua dan besar yang keberadaannya memiliki pengaruh pada stabilitas politik nasional. Oleh karena itu, menurut dia, apa pun yang terjadi di Golkar berpengaruh pada pengelolaan pemerintahan sehingga Presiden memberi pesan agar Golkar jangan gaduh.
"Partai lain tidak ada kegaduhan dalam munas karena ada figur sentral. Kami partai terbuka yang pelaksanaan munas adalah kegiatan biasa pergantian kepemimpinan dari desa sampai pusat," ujarnya.
Dedi mengatakan, bahwa pesan Presiden agar jangan gaduh itu diterjemahkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan mencalonkan Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR RI periode 2019—2024. Langkah itu, menurut dia, bertujuan agar tidak terjadi kegaduhan karena telah ada pembagian kekuasaan di elite partai.
Ia mengatakan bahwa proses musyawarah mufakat menjelang munas harus diutamakan karena Bamsoet telah memiliki posisi penting sebagai Ketua MPR RI. Menurut dia, kalaupun Bamsoet punya gerbong para pendukungnya, itu tinggal dibicarakan dengan dibuat rekonsiliasi.
"Tidak ada istilahnya membersihkan atau sejenisnya, tetapi semuanya direkonsiliasi dan diakomodatifkan. Bila perlu di munas komposisinya apa sih? Dari Bamsoet dan tim Airlangga," katanya.
Langkah itu, lanjut dia, dalam rangka membangun rekonsiliasi politik yang paripurna di Golkar karena saat ini merupakan tahun konsolidasi sehingga jangan sampai pelaksanaan munas berujung pada konflik. Dedi membantah kondisi internal Golkar mencekam menjelang Munas pada tanggal 6 Desember 2019 karena tinggal masing-masing pimpinan bertemu dan berbicara untuk kebaikan internal partai.
"Airlangga sudah memberikan sikap kelegawaannya dengan mencalonkan Bamsoet sebagai Ketua MPR, itu untuk menjaga stabilitas Golkar," katanya.
Ia menilai kader Golkar sudah lelah dengan kompetisi internal. Namun, ketika kompetisi eksternal kalah sehingga saat ini momentum konsolidasi internal menghadapi Pilkada 2020.
TAKE
Ikuti Whatsapp Channel Republika