Kamis 14 Nov 2019 12:09 WIB

Serahkan Anggaran 2020, Jokowi: Belanja Secepat-cepatnya

Jokowi menyerahkan anggaran untuk kementerian/lembaga dan daerah serta dana desa.

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Nur Aini
Presiden Joko Widodo meminta anggaran 2020 secepatnya dibelanjakan
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Presiden Joko Widodo meminta anggaran 2020 secepatnya dibelanjakan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kementerian dan pimpinan daerah segera melakukan belanja di awal 2020. Jokowi pun memerintahkan lelang bisa segera dilakukan sebelum tahun anggaran 2020 agar proyek, khususnya konstruksi, bisa mulai berjalan awal tahun.

Ia beralasan, belanja dan lelang yang ditunda-tunda mengakibatkan pelaksanaan proyek yang terburu-buru dan menghasilkan output yang tak optimal. Jokowi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta alokasi transfer ke daerah dan dana desa kepada kementerian/lembaga serta seluruh gubernur se-Indonesia. Dalam acara yang digelar di Istana Negara, Kamis (14/11) ini, Jokowi menyerahkan Rp 909,6 triliun anggaran belanja untuk kementerian/lembaga dan Rp 856 trilun untuk alokasi transfer ke daerah dan dana desa.

Baca Juga

"Segera setelah ini lelang, pelaksanaan Januari sudah dilakukan. Jangan nunggu. Ini perintah. Belanja secepat-cepatnya," ujar Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi pun berkaca pada realisasi lelang tahun 2019 ini yang menyisakan Rp 31 triliun proyek belum terlaksana. Jokowi pun sempat menuding bahwa penundaan proses lelang tersebut akan membuat proyek tergesa-gesa. Hasilnya, hasil proyek yang berkualitas rendah seperti gedung sekolah yang mudah ambruk.

Jokowi juga berpesan kepada menteri-menterinya agar menomorsatukan penyampaian manfaat atas program pemerintah. Ia memandang, pemerintah selama ini terlalu berorientasi pada realisasi program saja tanpa memastikan apakah program yang dilakukan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

"Terpenting kita melihat barang berkualitas bagus, program bagus, dan rakyat rasakan manfaatnya. Itu esensinya," katanya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan bahwa defisit anggaran dalam APBN 2019 ini akan melebar ke level 2,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut melebihi antisipasi awal pemerintah dengan angka defisit 1,84 persen dari PDB. Sri berharap, belanja pemerintah yang optimal ikut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2019 dan 2020 bertahan di atas 5 persen.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement