REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong adanya mekanisme pembiayaan partai politik (parpol) oleh negara. Pembiayaan yang berasal dari negara kepada parpol diharapkan menekan biaya politik tinggi pada pemilihan umum, yang biasanya berujung politik uang dan tindakan korupsi.
"Jadi partai itu tidak lagi dikendalikan oleh sekelompok elite yang punya uang yang juga menguasai struktur-struktur strategis partai," ujar Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini belum lama ini.
Titi mengatakan, tingginya biaya politik dikeluhkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang juga menjadi permasalahan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung. Sehingga, ia mengusulkan untuk mengkaji ulang pelaksanaan pilkada langsung.
Titi menjelaskan, pembiayaan partai politik oleh negara bukan berarti pembiayaan oleh pemerintah. Pembiayaan yang dimaksud dirinya ialah mekanisme public funding yang sudah diterapkan di sejumlah negara maju seperti Jerman, Denmark, Swedia, dan Turki.
Sehingga, kata dia, parpol tidak perlu lagi mengembalikan mahar politik ataupun uang yang diberikan sejumlah pihak untuk keberlangsungan kegiatan partai termasuk saat pilkada. Kemudian juga diharapkan dapat menekan tindakan korupsi untuk membayar modal politik dan perjanjian terhadap sejumlah pihak tersebut.
Jika parpol dibiayai negara, partai harus memastikan adanya akuntabilitas dan transparansi anggaran. Pengelolaan keuangan harus dipastikan berjalan baik dan terus diawasi.
"Harus transparan pengelolaannya, akuntabel, dan diaudit. Dengan demikian, partai tidak menggantungkan hidupnya pada oligarki-oligarki sekelompok pemodal yang kemudian karena dia membiayai partai, dia mengendalikan partai," kata Titi.
Ia menuturkan, pembiayaan parpol saat ini masih didominasi oleh sekelompok pemodal yang menyebabkan sistem kaderisasi partai tidak berjalan baik. Sebab, hanya pemilik uang banyak yang bisa duduk di kursi elite partai dan mengendalikan kekuasaan.
Oleh karena itu, Titi berharap tradisi tersebut juga bisa hilang apabila mekanisme pembiayaan parpol oleh negara bisa diterapkan, tradisi politik transaksional bisa dihentikan. Lalu, parpol bisa mencetak kader-kader yang berintegritas dan bersih.
"Tujuannya adalah membuat partai lebih inklusif, partai bisa dijangkau oleh siapapun meskipun dia tidak bukan pemilik modal. Karena mahar politik itu adalah hulunya karena menjadi ruang untuk mencari modal membiayai partai," tutur dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika