REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Chusnunia menyatakan, pada APBD 2020 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung fokus mengentaskan kemiskinan, dengan melakukan peningkatan kualitas Ssumber Daya Manusia (SDM). Persentase penduduk miskin tiga tahun terakhir cenderung menurun.
Pada penyerahan dokumen rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Lampung Tahun 2020, pada Sidang Paripurna DPRD Lampung, belum lama ini, Wagub menyatakan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2020 mengambil tema “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Melanjutkan Pembangunan Ekonomi Untuk Mengurangi Kemiskinan”.
Wagub menyatakan, pertumbuhan ekonomi Lampung selama tiga tahun terakhir menunjukkan trend yang meningkat yaitu 5,15 persen di tahun 2016, menjadi 5,17 persen tahun 2017, dan tumbuh sebesar 5,25 persen tahun 2018. "Pencapaian tersebut juga tercatat lebih baik dibanding dengan pertumbuhan ekonomi secara nasional," katanya.
Memasuki triwulan II Tahun 2019, perekonomian Lampung tumbuh sebesar 5,62 persen (year on year), dan 5,16 persen di triwulan III tahun 2019, sementara perekonomian nasional tumbuh sebesar 5,06 persen dan 5,04 persen pada periode yang sama.
Termasuk persentase penduduk miskin menurun dari 14,29 persen di tahun 2016 menjadi 12,62 persen di awal tahun 2019. Begitu juga dengan tingkat pengangguran, turun dari 4,43 persen di tahun 2017 menjadi 3,96 persen pada awal tahun 2019. Pada periode pengamatan yang sama, kesenjangan antarkelompok pendapatan dalam masyarakat juga semakin membaik, dan hingga saat ini berada pada level angka 0,33 poin.
Menurut Wagub, rekam jejak pertumbuhan ekonomi Lampung beberapa tahun terakhir yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, pada tahun 2020 mendatang, ekonomi Provinsi Lampung diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 5,3 hingga 5,6 persen. Pada tahun 2020 juga, pengendalian inflasi akan dilakukan untuk mempertahankan dan mendorong daya beli masyarakat.
Fokus utamanya yakni menjaga stabilitas harga dan distribusi pangan maupun barang strategis. Dengan tersedianya barang dan terkendalinya harga, akan turut menjaga daya beli dan menahan laju angka kemiskinan. Melalui langkah-Iangkah tersebut, tingkat inflasi Lampung di tahun 2020 akan dipertahankan berada pada kisaran 3,0 sampai 3,5 persen.
Pemanfaatan anggaran pembangunan diarahkan pada enam jalur prioritas pembangunan daerah, dimana prioritas itu juga diintegrasikan dengan program dan kegiatan pendukung janji kerja pemerintah daerah, yang selaras dengan visi Rakyat Lampung Berjaya.
Keenam prioritas tersebut, ia menyebutkan, pembangunan SDM dengan pengarustamaan gender, pemberdayaan kaum difabel dan perlindungan anak. Selanjutnya meningkatkan nilai tambah produk unggulan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.
Selanjutnya, mengenai reformasi birokrasi, infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, kehidupan yang religius, aman, berbudaya dan inovatif, pembangunan berkelanjutan serta mitigasi bencana.
Mantan bupati Lampung Timur tersebut menyampaikan Rancangan APBD Tahun 2020 yang disusun mencapai Rp 7,806 triliun. Terdiri dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mencapai Rp 3,259 triliun. Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp 4,495 triliun, dan komponen lain-Iain pendapatan yang sah sebesar Rp 51,656 miliar.
"Sejalan dengan pemerintah pusat, belanja daerah diarahkan pada program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian prioritas daerah dan nasional," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika