Selasa 12 Nov 2019 14:21 WIB

Fraksi Golkar Larang Anggota Tinggalkan Jakarta Sampai Munas

Larangan untuk persiapan munas karena anggota fraksi Golkar mendominasi kepanitiaan.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Ratna Puspita
Bendera Partai Golkar.
Foto: dok. Republika/Aditya Pradana Putra
Bendera Partai Golkar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Golkar di DPR meminta kepada seluruh anggotanya untuk tidak meninggalkan Jakarta hingga awal Desember mendatang. Hal itu tertuang dalam surat edaran Fraksi Partai Golkar bernomor INT.00.210/FPG/DPRRI/XI/2019.

"Sesuai instruksi Ketua Umum DPP Partai Golkar (Bapak Ir. H. Airlangga Hartarto, MMT, MBA) kepada seluruh anggota FPG DPR RI dilarang meninggalkan Jakarta sampai dengan selesainya Munas Partai Golkar tanggal 6 desember 2019," demikian bunyi surat edaran tersebut.

Baca Juga

Wasekjen Golkar Dave Laksono membenarkan perihal instruksi yang terdapat surat itu. "Saya juga baru terima tadi malam," kata Dave kepada wartawan, Selasa (12/11).

Dave menjelaskan instruksi tersebut untuk persiapan menjelang Munas. Sebab, anggota fraksi Golkar di DPR mendominasi kepanitiaan munas.

"Kan besok ada pleno. Lalu Kamis rapimnas. Hanya selang semingguan lagi munas. Sebagian besar dari FPG juga terlibat di kepanitiaan," ucap Dave.

photo
Perebutan kursi nomor 1 Golkar.

Anggota Fraksi Golkar DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung juga menuturkan surat tersebut untuk persiapan munas. "Sebentar lagi kan kita mau munas, diagendakan akan padat. Besok kita pleno lagi persiapan untuk hari Kamis, terus kemudian panitia munas segera dibentuk," ujarnya.

Ia membantah surat tersebut menunjukan situasi Partai Golkar tengah memanas. Menurutnya, hal itu tidak ada kaitannya sama sekali. "Malah dengan semuanya banyak di Jakarta makin guyub," tuturnya. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement