Senin 11 Nov 2019 14:53 WIB

Kemendagri Buka Formasi Seleksi CPNS, Ini Formasinya

Kemendagri membutuhkan 370 CPNS.

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Muhammad Hafil
Kemendagri, ilustrasi
Kemendagri, ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuka seleksi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2019. Kemendagri membuka 370 formasi yang terdiri dari 10 persen atau 37 orang untuk formasi cumlaude, 2 persen atau 7 orang untuk formasi disabilitas, 2 orang formasi untuk putra/putri Papua dan Papua Barat, serta 324 formasi umum.

“Tahun ini Kemendagri membuka seleksi 370 formasi CPNS, jenis formasinya, yaitu cumlaude sebesar 10 persen, disabilitas 2 persen, putera/puteri Papua dan Papua Barat dua orang, serta formasi umum 324 orang  jumlah totalnya 370 formasi,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar dalam siaran pers, Senin (11/11).

Baca Juga

Terdapat beberapa kriteria bagi pelamar yang mesti dipenuhi untuk mengikuti seleksi CPNS 2019. Diantaranya ialah kelengkapan administrasi standar melamar seperti ijazah, SKCK, keterangan sehat, foto diri terbaru.

“Kami menantikan putra/putri terpilih dan terbaik untuk bergabung bersama Kemendagri, membaktikan dirinya untuk negara, serta mampu melayani publik sepenuh hati,” ujar Bahtiar.

Penerimaan CPNS Tahun 2019 di Kemendagri dikuatkan dengan dikeluarkannya SK Pengumuman Nomor 810/12416/SJ tentang Seleksi CPNS Kemendagri Tahun Anggaran 2019. Dalam pengumuman tersebut memuat tentang Unit Kerja yang mendapatkan alokasi formasi dan alokasi penempatan, yakni sebagai berikut :

1. Sekretariat Jenderal

2. Inspektorat Jenderal

3. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum

4. Derektorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

5. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah

6. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah

7. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

a. Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang

b. Balai Pemerintahan Desa di Lampung

8. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

9. Direktorat Jenderal Keuangan Daerah

10. Badan Penelitian dan Pengembangan

11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

a. PPSDM Regional Bandung

b. PPSDM Regional Bukittinggi

c. PPSDM Regional Makassar

d. Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Rokan Hilir

12. IPDN kampus Jatinangor, Jakarta. Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, NTB, Papua.

13. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

a. PLBN Aruk

b. PLBN Entikong

c. Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan Perbatasan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement