REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Peringatan hari ulang tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM) menjadi perhatian pemerintah. Terkait Papua, pemerintah akan lebih berhati-hati dari segi politis yang terkadang membangun opini tidak bijak.
"Itu (HUT OPM) menjadi perhatian kita agar Papua hati-hati segi politisnya, segi keamanannya sebenarnya sih sudah standar yang dilakukan," ujar Menteri Koordinator Bidan Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (5/11).
Menurut Mahfud, dari segi politisnya, terkadang opini yang tidak bijak terbangun di Papua. Untuk itu, pemerintah sudah menyiapkan langkah antisipasi dan standar operasional prosedur (SOP) untuk menghadapi hal-hal itu. Mahfud mengatakan, penindakan terhadap pelanggar SOP itu juga akan dilakukan terhadap aparat jika memang ada yang melakukan pelanggaran.
"Semuanya kita antisipasi sudah ada SOP istilahnya, dan yang setiap pelanggar SOP ditindak juga meski dari internal aparat," terang Mahfud.
Sebelumnya, aparat keamanan telah memetakan situasi menjelang hari ulang tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember mendatang. TNI dan Polri ingin memastikan stabilitas keamanan di Papua tetap terjaga.
"Belajar, kita evaluasi kasus-kasus yang terjadi dalam satu atau beberapa tahun ke belakang. Mapping sudah pasti, tapi tetap berkoordinasi dengan pihak kepolisian," ujar Kepala Pendam XVII/Cenderawasih, Kolonel Cpl Eko Daryanto melalui sambungan telepon, Jumat (1/11).
Koordinasi dengan kepolisian dilakukan untuk memahami kapan saja kewaspadaan dan pengamanan yang dilakukan aparat keamanan gabungan perlu ditingkatkan lebih dari biasanya. Selain itu, aparat keamanan juga terus melihat perkembangan isu yang ada di Papua agar tidak berdampak terhadap stabilitas keamanan.
"Sifatnya kita back up kepolisian dalam mengantisipasi apa prediksi ke depan, situasi bagaimana, tanggal-tanggal tertentu yang perlu diwaspadai oleh TNI-Polri," jelas dia.
Masyarakat, kata Eko, juga diberikan imbauan untuk menghindari lokasi-lokasi yang sekiranya menjadi basis kegiatan para kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB). Kelompok itu merupakan sayap dari OPM sering berbuat ulah di Papua.
"Sehingga, kita mengeliminasi sekecil mungkin kemungkinan aksi-aksi yang dapat menimbulkan kerugian mau pun korban terhadap masyarakat. Kita sifatnya mengimbau," jelas Eko.
Eko menjelaskan, ada beberapa daerah yang sudah diketahui sebagai basis kegiatan KKSB. Daerah-daerah itu, di antaranya di Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya, serta daerah pegunungan lainnya yang ada di wilayah Papua.
"Di daerah-daerah pe gunungan sana. Itu kansudah daerah- da erah yang mungkin mereka jadi tempat wilayah mereka beraksi itu," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika