REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok menyusun SOP Pelayanan dan pengawasan kapal, barang, penumpang, dan awak kapal di pelabuhan. Langkah itu sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Deklarasi Bersama Pembangunan Zona Integritas Kawasan Pelabuhan dan Bandar Udara menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBMM).
Penyusunan SOP itu ditandatangani bersama dengan instansi dan stakeholder di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok, (5/11). Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Capt. Hermanta menyampaikan, penandatanganan SOP merupakan langkah dan bukti komitmen bersama seluruh instansi pemerintah dan badan usaha pelabuhan, khususnya pada wilayah Pelabuhan Tanjung Priok untuk mencapai tujuan bersama untuk mewujudkan penyelengaraan dan pelayanan pemerintah yang baik, dengan prinsip good governance bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Di era Revolusi Industri 4.0, kami seluruh instansi pemerintah dan badan usaha pelabuhan memiliki komitmen untuk membenahi pelayanan publik, khususnya proses pelayanan dan pengawasan kapal, barang, penumpang, serta awak kapal di Pelabuhan Tanjung Priok,” ujar Hermanta dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id.
Hermanta mengungkapkan, pihaknya akan menggunakan sistem teknologi informasi untuk membangun keterpaduan sistem pelayanan publik yang terintegrasi dengan mengacu pada proses bisnis yang memiliki service level standard/SLS.
Menurut dia, saat ini Pelabuhan Tanjung Priok telah menggunakan sistem berbasis internet untuk proses pelayanan kapal dan barang, antara lain sistem Inaportnet, yang digunakan oleh pengguna jasa (agen pelayaran, perusahan bongkar muat, perusahan jasa taransportasi dan terminal operator), Simpadu yaitu sistem layanan kapal dan barang di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, SPS Online untuk memberikan pelayanan kapal dan barang di Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok, INSW yang memberikan layanan kapal dan barang pada Kantor Bea dan Cukai, serta VMS yang memberikan layanan kapal dan barang pada Badan Usaha Pelabuhan (PT. Pelindo II Persero).
“Selain itu, kami juga memberikan pelayanan kapal melalui Vessel Traffic Services (VTS) sebagai langkah digitalisasi Pelabuhan untuk mengatur lalu lintas kapal yang berada di perairan Pelabuhan Tanjung Priok guna meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pelayaran yang di Operasikan oleh Kantor Navigasi kelas 1 Tanjung Priok,” ujarnya.
Hermanta menambahkan, pihaknya juga memberikan pelayanan penyandaran kapal melalui pemanduan dengan menggunakan Marine Operating System (MOS) sehingga waktu tunggu kapal sandar lebih singkat dan cepat. “Kami juga telah menggunakan Autogate System untuk meningkatkan layanan keluar/masuk barang ekspor dan impor dengan waktu layanan antara 1 menit 18 detik sampai dengan 2 menit,” ujarnya.
Hermanta berharap, komitmen bersama untuk meningkatkan pelayanan ini tidak berhenti sampai penandatanganan SOP tentang pelayanan kapal, barang, penumpang dan awak kapal saja. Namun, terus dilanjutkan dengan pelaksanaan evaluasi yang berkelanjutan serta koordinasi yang baik antar instansi dan stakeholder dalam meningkatkan pelayanan kapal, barang, penumpang, dan awak kapal.
“Marilah kita bersama berkomitmen dan bekerja untuk mewujudkan Pelabuhan Tanjung Priok yang handal dan mampu bersaing dengan Pelabuhan-Pelabuhan lain di Asia khususnya maupun dunia pada umumnya,” tegas Hermanta.
Sebagai informasi, penandatanganan SOP bersama ini dihadiri, dan disaksikan oleh instansi pemerintah dan stakeholder antara lain, Kemenpan RB, Ditjen Hubla Kemenhub, Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Distrik Navigasi Tanjung Priok, Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Priok, Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok, Balai Karantina Ikan Pengendalian Ikan dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjung Priok, Imigrasi Tanjung Priok, Bea dan Cukai Tanjung Priok, Polres Tanjung Priok, dan Pelindo Cabang Tanjung Priok.
Ikuti Whatsapp Channel Republika