REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Daerah Bali sempat menghentikan pengembangan Pelabuhan Benoa. Kali ini, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III memastikan pengembangan dan penataan Pelabuhan Benoa sudah memasuki tahap baru.
Direktur Utama Pelindo III Doso Agung mengatakan setelah mendapatkan masukan dan usulan dari berbagai pihak, pengembangan pelabuhan oleh Pelindo III sebagai pengelola Pelabuhan Benoa, desain mengalami perubahan. "Kawasan akan dikelola sebagian besar sebagai hutan kota dan sebagian lagi digunakan untuk terminal energi, industri perikanan, dan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL)," kata Doso, Ahad (3/11).
Dia mengatakan industri perikanan di Pelabuhan Benoa merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia, terutama pengolahan tuna. Dengan adanya pengembangan kawasan industri perikanan dan pengolahan ikan di Benoa, menurutnya industri perikanan dan nelayan setempat dapat memanfaatkan fasilitas yang ada sehingga ekspor tuna dapat ditingkatkan lebih maksimal.
"Yang segar bisa langsung dikirimkan melalui Bandara Ngurah Rai. Sedangkan yang beku bisa dikirim melalui Pelabuhan Benoa," tutur Doso.
Doso menjelaskan apabila dermaga Pelabuhan Benoa nanti selesai dibangun, kapal-kapal pesiar yang bersandar dapat dikelola secara lebih profesional. Selain itu juga dapat didorong untuk menikmati wisata di luar kapal.
Menurut Doso, rata-rata sandar kapal pesiar bersandar antara enam hingga delapanjam. "Sehingga dengan pengelolaan yang profesional, mulai dari upacara penyambutan, atraksi, transportasi ke tempat-tempat wisata menarik dan sentra suvenir di luar pelabuhan, mereka dapat menggerakkan industri pariwisata," ungkap Doso.
Selama ini, kata Doso, kapal-kapal tersebut tidak dapat sandar dan wisatawan harus diangkut dengan kapal-kapal yang lebih kecil. Hal tersebut membuat mereka juga enggan turun ke darat menikmati indahnya Bali.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengaku senang desain pengembangan Pelabuhan Benoa akhirnya disepakati bersama dan menampung aspirasi banyak pihak. Koster berjanji untuk mengawal dan memonitor pelaksanaannya.
"Semua pihak telah bekerja untuk kebaikan bersama. Ini akan memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali," tutur Koster.
Ikuti Whatsapp Channel Republika