REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pemerintah Desa (Pemdes) Kalitirto mengalokasikan sebagian dana desanya untuk membantu siswa miskin. Sebanyak 224 siswa miskin mendapatkan bantuan pendidikan dari alokasi tersebut.
Kepala Desa Kalitirto, Suparwoto mengatakan, mereka sudah dua kali melakukan alokasi tersebut dan yang pertama dilakukan pada 2017 lalu. Bahkan, ia sendiri berkomitmen melakukan ini setiap dua tahun sekali.
Namun, Suparwoto mengatakan, Pemdes Kalitirto akan berusaha menambah jumlah bantuan setiap pelaksanaannya. Tahun ini, bantuan pendidikan telah didistribusikan pada Jumat (1/11) lalu.
Untuk bantuan pendidikan yang diberikan terdiri atas barang-barang seperti tas, sepatu, alat tulis dan lain-lain. Secara simbolis, bantuan pendidikan diserahkan Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun. "Penerimanya siswa miskin TK, SD dan SMP, sebelumnya kami data melalui Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa," kata Suparwoto.
Suparwoto turut berinisiatif menggandeng pengusaha-pengusaha untuk ikut mengambil bagian melalui CSR untuk siswa-siswa miskin di Desa Kalitirto. Sejauh ini, mereka berhasil menggandeng satu pengusaha. "Baru tadi kita hubungi, kemudian memberikan bantuan pendidikan Rp 5 juta rupiah untuk 10 siswa miskin yang berprestasi," ujar Suparwoto.
Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun, memberikan apresiasi kepada Pemdes Kalitirto. Utamanya, karena mereka telah mengalokasikan dana desa untuk pembangunan sumber daya manusia.
Ia menilai, inisiasi itu akan berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan dan angka putus sekolah di Kabupaten Sleman. Suparwoto berharap, langkah Pemdes Kalitirto ini dapat dicontoh desa-desa lain.
Sri menjelaskan, pada 2017 lalu masih ada 11 anak jenjang SMP/MTs yang putus sekolah dan telah turun menjadi tiga siswa. Meski begitu, ia mengingatkan, masih ada siswa-siswa putus sekolah di jenjang SD. "Harapan saya tidak ada lagi yang putus sekolah," kata Sri.
Pemkab Sleman sendiri, lanjut Sri, memiliki program penanggulangan kemiskinan seperti Jaring Pegaman Sosial (JPS). Program ini meliputi tiga sasaran seperti untuk pendidikan, kesehatan dan warga miskin.
Untuk itu, ia mengimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan dana sosial dapat mengajukan melalui Ketua RT. Bantuan memiliki jumlah yang berbeda seperti Rp 3 juta per anak per tahun untuk siswa SMK. "Untuk siswa SMA Rp 3 juta per anak per tahun, dana kesehatan maksimal Rp 5 juta per orang, dan untuk orang tua terlantar mendapatkan Rp 300 ribu per bulan," ujar Sri.
Menurut Sri, itu telah sesuai slogan kemerdekaan RI 2019, yakni SDM Unggul, Indonesia Maju. Ia berharap, perangkat-perangkat desa di Kabupaten Sleman memiliki kepekaan terhadap isu-isu sosial tersebut. "Sehingga, dana desa yang dimilikinya dapat digunakan seoptimal mungkin sesuai kebutuhan masyarakat," kata Sri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
