REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, menyoroti insiden wafatnya Warga Negara Indonesia (WNI) di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia saat mengantri pengurusan paspor. Mufidayati yang membawahi bidang Ketenagakerjaan ini meminta pelayanan KBRI Malaysia harus berbenah.
Mufidayati menyayangkan kejadian meninggalnya WNI di KBRI Kuala Lumpur tersebut. Menurutnya, pengurusan paspor yang bermasalah itu bukan persoalan baru. Paspor sebagai identitas warga negara di luar negeri memegang peranan yang sangat penting.
''Sudah selayaknya pihak-pihak terkait bekerja serius dalam pengelolaanya, sehingga warga negara kita yang sedang berada di luar negeri mendapatkan pelayanan terbaik dari KBRI,” kata Mufidayati dalam rilis yang diterima Republika.co.id pada Sabtu (2/11).
Mufidayati yang berasal dari daerah pemilihan DKI Jakarta II meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri ini mengatakan insiden meninggalnya WNI tersebut adalah kejadian memalukan dan pukulan telak bagi wibawa negara kita dihadapan negara lain terutama Malaysia. ''Kejadian semacam ini tidak semestinya terjadi jika aparat birokrasi dan pihak terkait berbenah diri dan memperbaiki pola pikir mereka dalam menjalankan tugasnya,'' tegas politisi perempuan PKS ini.
Masyarakat dinilainya harus dilayani dengan sebaik mungkin, bukan malah direpotkan dengan alur birokrasi yang berbelit-belit dan melelahkan. KBRI Malaysia diharapkan bisa melakukan inovasi pelayanan paspor dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Apalagi, WNI di Malaysia merupakan yang terbanyak jumlahnya.
''Bayangkan saja, antrean bisa sampai ratusan nomor per harinya. Jumlah loket terbatas dan dibuka untuk pengambilan nomor antrean jam 12 malam ketika orang istirahat,'' katanya. ''Saudara-saudara kita para pekerja migran yang mau urus paspor, harus berjam-jam antre untuk mendapat pelayanan. Ini melelahkan dan tidak efektif.''
Doktor Kebijakan Publik ini menambahkan inovasi layanan harus segera dilakukan untuk efektivitas dan efisiensi waktu. Manfaatnya untuk staf di KBRI yang melayani maupun WNI sebagai penerima manfaat layanan tersebut.
Pelayanan online yang sudah dilakukan belum efektif berjalan karena biasanya yang daftar akan dapat jadwal pengurusan sampai sebulan. Sementara, katanya, kebutuhan masyarakat harus cepat.
''Saya berharap, KBRI Malaysia segera memperbaiki sistem pelayanan paspor yang lebih cepat dan manusiawi sehingga ke depan tidak ada lagi keluhan layanan yang bertele-tele, antrean panjang dan sampai jatuh korban jiwa lagi,” ujar Mufidayati.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
