Sabtu 02 Nov 2019 21:07 WIB

Tonton Teater Pemburu Utang, Hasto: Politik Butuh Humor

Humor merupakan cara sederhana untuk melontarkan kritik.

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Teguh Firmansyah
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto
Foto: Republika TV/Muhamad Rifani Wibisono
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut bahwa kondisi politik Indonesia membutuhkan humor. Guyon, kata Hasto, merupakan hal yang penting agar ketegangan politik nasional dapat kembali mencair.

"Politik tanpa humor yang muncul adalah sebuah ketegangan. Makanya kami mencairkan suasana," kata Hasto jelang menyaksikan pertunjukan teater Pemburu Utang di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta (2/11).

Baca Juga

Lebih lanjut, menurutnya, humor merupakan cara sederhana untuk melontarkan kritik agar dapat disampaikan secara ringan. Menurutnya, kritik yang diucapkan dengan humor dapat lebih bisa diterima tanpa ada orang yang terbawa perasaanya dan kemudian tersinggung sehingga membuat tindakan kontra.

"Jadi justru kami ingin menghadirkan juga politik kebudayaan dalam kritik tetapi melalui humor," kata mantan sekretaris tim pemenangan Jokowi ini menambahkan.

PDIP, Hasto mengatakan, ingin menghadirkan politik berbudaya agar seseorang bisa melihat Indonesia dengan perspektif yang luas. Menurut dia, politik tanpa kebudayaan ibarat padang pasir yang gersang. Kebudayan, lanjutnya, memperindah kualitas kebangsaan lantaran berakar dari nilai kemanusiaan.

Sementara, lakon berjudul Pemburu Utang merupakan bagian dari program 'Indonesia Kita'. Sejumlah komedian yang ikut bergabung dalam pementasan itu antara lain Cak Lontong, Akbar, Marwoto, Mucle, Joned dan Wisben.

Lakon tersebut mengangkat bagaimana kemiskinan terus terjadi dan tidak sekan tidak pernah hilang dari Indonesia. Tak hanya itu, permainan lawak itu juga menyindir seejumlah peristiwa politik semisal buku merah KPK, korupsi, utang luar negeri hingga persoalan Presiden yang enggan menerbitkan Perppu KPK.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement