Jokowi Nyatakan tak Perintahkan Pemekaran Papua

Secara pribadi, Dorince melihat wacana pemekaran yang berkembang saat ini tak memperhatikan aspek kesatuan wilayah adat. Dorince adalah anggota MRP perwakilan dari gereja dan kelompok perempuan asli Papua dari wilayah adat Tabi. Ia mengatakan, di wilayah adatnya, wacana pemekaran itu sudah lama, tetapi berbeda dengan rencana pembagian wilayah yang saat ini digaungkan pemerintah pusat. Dorince menyarankan, jika wacana pemekaran berlanjut pada pembahasan yang matang, seharusnya pemerintah pusat melakukan pemekaran beradasarkan wilayah adat.

Dorince menilai, tak tepat jika pemerintah membentuk provinsi baru di Bumi Cenderawasih berdasarkan letak geografis dan administratif saat ini. Dia mengatakan, jika mengacu pada wilayah suku adat, akan ada tujuh provinsi di Tanah Papua. “Tidak ada Papua Selatan, Papua Tengah. Kalau mau dimekarkan, itu Papua Tabi, Papua Anim Ha,” ujar dia.

Dorince mengacu pada pembagian wilayah adat di seluruh Papua, termasuk Papua Barat. “Itu ada lima (wilayah adat) di Papua, dan dua di Papua Barat. Kalau mau dimekarkan, itu jadi ada tujuh,” kata dia menambahkan.

Ia menjelaskan, Papua Tabi, Anim Ha, Saire Ri, Me Pago, dan La Pago merupakan lima wilayah adat yang seharusnya menjadi provinsi masing-masing di Papua. Sementara, di Papua Barat ada dua wilayah, yaitu Momberay dan Domberay, yang seharusnya menjadi provinsi terpisah. “Itu MRP sebagai lembaga kultur di Papua dan ada MRP di Papua Barat yang berbeda. Jadi, ada dua (MRP) nantinya,” ujar dia.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, akan membangun komunikasi dengan MRP terkait rencana pemekaran wilayah di Papua. Mantan kapolri itu menerangkan, rencana pemekaran dua provinsi baru di Papua masih memerlukan kajian yang mendalam. Hal itu pun merupakan tindak lanjut dari usulan dan aspirasi masyarakat di bawah.

Karena itu, ia menilai wajar jika terdapat pro dan kontra mengenai rencana pemekaran wilayah.

"Ini kan aspirasi dari bawah. Kita tangkap aspirasi itu. Kalau nanti ada pro dan kontra, itu biasa dalam pendapat saya," kata Tito. (ed: satria kartika yudha)